Oleh Cut Ricky Firsta Rijaya
Kabid Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat DPD IMM Aceh Periode 2019 – 2021.
Kita semua sudah mengetahuinya, setiap hari jumlah pasien positif covid-19 kian bertambah setiap harinya, sekarang sudah menyentuh angka 2000 orang lebih yang terdampak positif covid 19 di Indonesia. Namun bukan hanya angka positif saja yang bertambah, namun angka kesembuhan pasien dan angka yang meniggal dunia juga semakin meningkat.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan seribu jurus untuk melawan penyebaran virus covid-19 alias C-19 di Indonesia.
Di sini fenomenal pro dan kontra pun juga bermunculan akibat kebijakan – kembikan yang di ambil pemerintah untuk memberantas covid 19. Ada yang menanggapi kebijakan pemerintah ini dengan positif dan tidak sedikit pula yang menggapinya dengan negatif.
Terkait fenomena pro dan kontra dalam menggapi kebijakan yang sudah di buat oleh pemerintah itu adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Tidak hanya soal covid19 namun seluruh kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah pasti ada yang pro dan juga ada yang kontra.
Hal senada pernah diuraikan oleh seorang filsuf dari Italia, Machiavelli (Dennis F.T, 1999:2) “Kebijakan Negara selalu mengundang sesuatu yang sama dengan keburukan”. Sebuah kebijakan yang diambil selalu ada yang berkata baik dan juga ada yang berkata buruk. Perihal pro dan kontra ini menjadi hal yang lumrah manusia dalam menilai sesuatu.
Kegaduhan demi kegaduhan terjadi mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintah di daerah, namun harus kita ketahui dibalik kebijakan yamg sudah dibuat oleh pemerintah itu memiliki maksud dan tujuan tersendiri didalamnya.
Namun daoam tulisan ini saya tidak berlama – lama mengambil tema mengenai pro dan kontra terhadap kebijan yang sudah di ambil oleh pemerintah. Namun lebih kepada keggaduhan demi legaduhan yamg terjadi dalamnya.
Kegaduhan yang terjadi iniyang dibuat oleh para pejabat publik ini untuk memberikan nilai yang tidak wajar yang dari warga negara. Kegaduhan – kegaduhan yang dibuat oleh pejabat karena efek corona maupun efek isi corona ini untuk dijadikan dasar kebijakan penguatan bagi warga negara untuk menghakimi pemerintah yang sedang dalam keadaan panik dan tidak karuan dalam berpersng menghadapi penyebaran virus covid 19 di Indonesia.
Banyak kegaduhan – kegaduhan yang terjadi didalam penanganan kasus covid 19 di Indonesia yang tidak dapat saya jabarkan dalam tulisan ini, kegaduhan ini terjadi baik di tingkat pusat maupun yamg terjadi di tingkat daerah.
Kegaduhan ini tentu memberikan banyak penilaian dari masyarakat yang hidupnya terus menerus dihinggapi rasa khawatir akan terjangkit virus covid 19. Kegaduhan – kegaduhan yang terjadi di masyarakat akibat adanya penggemukan pemerintahan yang berdampak pada bercabang – cabang dalam pejabat didalam yang menyampaikan pendapatnya.
Bukan tidak boleh, ini sah – sah saja, karena mengemukakan pendapat di muka umum sudah diatur dalam UUD 1945 tentamg hak dan kebebasan dalam berpendapat.
Kemudian kegaduhan ini terjadi pula akibat adanya tumpang tindih kewenangan yang akan terjadi apabila suatu organisasi gemuk. hal ini terbukti dengan kegaduhan yang terjadi antarpejabat, pejabat satu mengklarifikasi perkataan pejabat lainnya.
Ketika dua hal di atas sudah dilaksanakan namun masih terjadi perdebatan (pro dan kontra) terhadap kebijakan yang dibuat maka kembali ke pembahasan sebelumnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat negara pasti akan mengundang pujian dan celaan.
Kegaduhan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan tidak akan memberikan jawaban kepada masyarakat Indonesia yang menginginkan virus corona cepat diatasi sehingga warga bisa beraktivitas kembali dan menata perekonomiannya yang sempat terpuruk.
Dunia pendidikan juga bisa mulai beraktivitas kembali seperti sediakala, karena bangsa ini berharap kepada warga negara yang terdidik dengan baik. Nah!
