Benarkah Harga  Bbm Solar dan Pertalite Bakal Naik?

Foto Dokumentasi

Oleh: DR. Basuki Ranto

Dosen Pascasarjana Universitas Suropati

Bacaan Lainnya

Bahan  Bakar Minyak (BBM) bersubsidi begitu santer dibicarakan akan terjadi kenaikan karena subsidi yang semakin meningkat hingga saat ini mencapai Rp 502 miliar dan ini membebani APBN. Angka subsidi tersebut berupa pembayaran selisih harga yang dipatok kepada pengguna dan harga keekonomian yang mendasarkan pada minyak dunia.

Dilansir dari Lipitan6com berdasarkan penjelasan Menteri ESDM disampaikan bahwa harga pertalite (RON 90) plus subsidi pemerintah kini dijual di angka Rp 7.650 per liter. Sementara Solar (CN 48) dibanderol Rp 5.450 per liter, dan Pertamax (RON 92) Rp 12.500 per liter.

Sedangkan harga Keekonomian harga Pertalite Rp 17.200 (per liter), kalau Solar CN 48 Rp 17.600 (per liter), Pertamax Rp 19.900 (per liter).

Sebagaimana diketahui bahwa solar dan pertalite merupakan Bahan Bakar Minyak(BBM) yang harganya masih disubsidi yang artinya belum dibebankan kepada harga yang sesungguhnya berdasarkan perhitungan harga pokok penjualan yang melibatkan semua komponen biaya harga pokok. Sehingga masih ada selisih harga merupakan subsidi yang harus ditanggung Pemerintah dalam hal ini selisih harga yang harus dibayarkan kepada PT Pertamina Persero yang merupakan perusahaan plat merah tersebut . Kedua jenis tersebut termasuk dalam BBM bersubsidi dan penggunanya seharus adalah masyarakat berpenghasilan bawah, pengendara sepeda motor, Ojol, petani, nelayan, pengusaha kecil, pedagang pasar dan masyarakat kelas bawah lainnya.

Namun apakah BBM bersubsidi tersebut betul-betul sudah tepat sasaran, karena disinyalir penikmat BBM bersubsidi ini masih banyak dimanfaatkan oleh bukan masyarakat bawah yang layak menggunakan, namun justru banyak penikmatnya adalah dunia usaha dan masyarakat golongan menengah atas yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi.

Saya dapat postingan dari rekan yang bersumber dari CNBC Indonesia (28/8/1022) memberitakan bahwa berdasarkan fakta penerima subsidi solar ternyata 89% dinikmati dunia usaha dan sisanya 11% dinikmati oleh rumah tangga.

Dari 11% yang dinikmati rumah tangga ternyata 95% penikmatnya adalah rumah tangga dan hanya 5% dinikmati rumah tangga miskin (petani dan nelayan). Kalau hal ini benar alangkah ironisnya subsidi yang seharusnya diterima oleh rumah tangga justru dinikmati oleh dunia usaha yang prosentasi mendominasi jumlah subsidi. Sementara penikmat subsidi dari kalangan rumah tangga yang berpenghasilan rendah (miskin) hanya 5% sedangkan 95% penikmatanya adalah rumah tangga berpenghasilan menengah yang berkemampuan.

Ini berarti ada yang salah sehingga perlu dicari formulasi yang tepat berapa penikmat BBM subsudi sehingga dapat dihitung berapa sebenarnya subsidi yang diperlukan.

Dalam suatu kesempatan Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi menyampaikan penjelasan bahwa harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun, namun apakah jumlah tersebut betul hanya untuk BBM bersubsidi ( pertalite dan Solar) , bagaimana dengan LPG 3 kg apakah juga termasuk angka subsidi 502 triliun? Karena kalau tidak salah subsidi untuk LPG 3 kg setelah penyesuaian harga jumlah subsidinya 143 triliun lebih, karenanya perlu diinformasikan kejelasan.

Dengan mempertimbangkan tingginya subsidi yang akan membebani APBN sehingga perlu menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban APBN yang terus meningkat.

Kebijakan kenaikan harga BBM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban APBN. Selain itu, pemerintah juga mengaku sudah melakukan upaya peralihan ke kendaraan listrik, penggunaan biofuel.

Mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini.

Entah berapa angka kenaikan harga Pertalite, Pertamax dan solar yang akan dipatok dan harus dibayar konsumen secara pasti belum ada angkanya.

Beberapa tanggapan dari pihak

Memperhatikan isu akan dikuranginya Subsidi alias akan naiknya harga BBM bersubsidi, banyak tanggapan dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan BBM Bersubsidi tersebut, diantaranya dari kalangan Pengusaha bus angkat suara terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pertalite dan solar.

Pengusaha  PO SAN mengatakan, pemerintah mestinya tidak hanya menaikan harga BBM subsidi saja, melainkan juga mempertegas kriteria penerima BBM subsidi baik pertalite maupun solar.

Kenaikan harga BBM subsidi tentu akan berdampak pada naiknya tarif angkutan umum. Sebab, BBM adalah komponen utama dalam operasional. Hal ini  pasti menjadi beban baru bagi masyarakat terutama pengguna transportasi umum. Dan tentunya kenaikan ini akan berlaku untuk sarana transpotasi lainnya yang menjadi bagian dari kenaikan bahan bakar pertalite dan solar, belum lagi untuk usaha lain .

Dari kalangan legislatif juga sudah memberikan saran masukan atas rencana kenaikan BBM bersubsidi ini.

Dilansir dari laman website FPKS menyebutkan Anggota DPR RI Komisi VI, Nevi Zuairina meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dengan solusi lebih memperketat pengguna pertalite dan solar.

Menurutnya, saat ini masih tidak sesuai peruntukan BBM bersubsidi yang di tunjukkan dengan data 80 persen pengguna BBM bersubsidi adalah golongan mampu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dia melihat pengguna motor ini menyerap konsumsi BBM tidak terlalu signifikan. Pengguna motor inilah yang mestinya mendapat kesempatan seluasnya untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi baik dari jenis pertalite maupun solar. Selain itu, mobil di bawah 1500 cc juga masih dapat ditoleransi untuk menikmati subsidi BBM. Dan yang perlu mendapat prioritas adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dimana kendaraan logistiknya perlu dapat sokongan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Hal lain yang disampaikan Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan pemerintah, bahwa ketika BBM naik, dengan kondisi perekonomian belum normal akibat pandemi, akan memicu peningkatan inflasi yang sangat besar. Bahkan, daya beli masyarakat akan semakin jatuh yang menyebabkan angka kemiskinan semakin melonjak.

Hal-hal yang disampaikan tersebut didasarkan kepada fakta yang ada dan aspirasi masyarakat yang menginginkan agar jangan ada kenaikan Harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar, karena sesungguhnya akan menambah beban hidup yang semakin berat karena terjadi akumulasi kenaikan-kenaikan  harga yang terjadi sebelumnya mulai dari minyak goreng, cabe merah, bawang, telor ayam dan lainnya. Sementara kondisi pasca pandemi belum kembali pulih. Apalagi bagi pengguna sepeda motor untuk Ojek On-line (Ojol) akan sangat terasa termasuk taksi dan angkutan lainnya.

Oleh karenanya sangat beralasan kalau mereka menghendaki tidak terjadi kenaikan BBM bersubsidi untuk pertalite dan solar.

Belum lagi kelompok-kelompok masyarakat lain yang secara langsung menuju ke DPR RI untuk meminta agar tidak terjadi kenaikan BBM bersubsidi dan bahkan ada komunitas yang viral menyampaikan pernyataan menolak kenaikan BBM bersubsidi.

Dengan melihat berbagai reaksi tersebut sekiranya pemerintah bisa memahami keinginan masyarakat untuk tidak melakukan kenaikan harga pertalite dan solar. Akan lebih baik melakukan pengaturan secara tegas siapa saja yang boleh menggunakan BBM bersubsidi tersebut sehingga dapat diketahui kebutuhan sebenarnya.

Sesungguhnya masyarakat memahami kebijakan pengurangan subsidi sebagai beban APBN yang terus meningkat dan diperlukan menaikkan harga BBM bersubsidi terswbut, namun jangan sekarang pintanya, mengambil langkah lain akan sangat diterima masyarakat ketimbang menaikkan harga sekarang.

Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang sudah disampaikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: BBM bersubsidi yaitu solar dan pertalite diakui membebani APBN yang kian meningkat setiap tahun dan kini sudah mencapai lebih dari Rp.502 triliun, akan tetapi mungkin termasuk LPG 3 kg dan Pertamax.

Kedua: Perlu ditegaskan kembali subsidi yang sesungguhnya karena ternyata masih banyak penikmat subsidi adalah pengusaha dan rumah tangga berkemampuan dibanding rumah tangga kurang mampu/miskin.

Ketiga: Kebijakan pengurangan subsidi dipahami oleh masyarakat namun tidak dengan menaikkan harga solar dan pertalite sekarang akan tetapi melakukan penataan kembali pengguna BBM bersubsidi yang betul-betul pada sasarannya dan menertibkan penggunaan bagi yang tidak berhak.

Keempat: Ketika dipaksakan menaikkan harga solar dan pertalite maka akan menambah beban kemahalan dari kemahalan sebelumnya, sementara kondisi pasca pandemi Covid 19 masih terasa dan belum pulih kembali (30082022@br) [jbm]

Pos terkait