Cegah Korupsi Badan Usaha, KPK Fasilitasi Pengukuhan Pengurus KAD Gorontalo

  • Whatsapp
Foto Ilustrasi

Barometernews.id | Jakarta, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pelaku usaha berperan mencegah tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini diutarakan saat memfasilitasi pengukuhan pengurus Komisi Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Wakil Gubernur Gorontalo secara daring dan luring di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Jalan Sultan Hassanudin, Gorontalo, Kamis (16/09).

“Saya berada di sini dalam upaya pencegahan korupsi khusus untuk badan usaha. Bukan hanya swasta, tapi juga badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara. Karena berdasarkan data empiris,  pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK mayoritas melibatkan oknum pelaku usaha,” Ujar Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data KPK, sejak tahun 2005 hingga Maret 2021 sudah ada 341 pihak swasta/pelaku usaha yang ditangani KPK. Modus terbanyak dari kasus yang melibatkan pihak swasta/pelaku usaha yaitu penyuapan dan pengadaan barang jasa.

“Kami mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan. Kami berharap para pengurus dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saling berkoordinasi dan bersinergi antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan pihak terkait yang ada di Gorontalo,” Ujar Aminudin.

Dalam Keputusan Gubernur Gorontalo No.230/08/VIII/2019 tentang Pembentukan KAD Provinsi Gorontalo, tertuang tugas fungsi KAD di antaranya, yaitu membahas isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi, membahas kendala proses bisnis dalam rangka mewujudkan bisnis berintegritas, memsosialisasikan regulasi terkait korporasi dan pelayanan publik, serta memberi rekomendasi atau solusi terkait pencegahan korupsi.

Selain memfasilitasi kegiatan pengukuhan KAD Provinsi Gorontalo, KPK juga melakukan koordinasi dan audiensi dengan Kadin dan KAD Provinsi Gorontalo, tim PBJ Pemprov Gorontalo, dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Gorontalo.

Permasalahan yang terjadi seputar dunia usaha yang dibahas yaitu terkait perizinan, proses PBJ yang tidak transparan, regulasi yang tumpang tindih, pelaku usaha yang tidak profesional, hingga dugaan praktik suap. Di situlah KAD diharapkan berfungsi sebagai forum untuk diskusi dan minimalisir potensi terjadinya tipikor.

“Dengan iklim usaha yang adil dan sehat, akan mendatangkan lebih banyak investor, membuka lapangan kerja hingga meningkatkan perekonomian. Dengan meningkatnya perekonomian, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ini tujuan utamanya,” Pungkas Aminudin. [BHM – KPK RI]

Pos terkait