Cegah Potensi Korupsi, KPK Kawal Pembangunan RSUD Gorontalo

Foto Ilustrasi
Dalam pertemuan tersebut Elly mengingatkan Pemprov Gorontalo untuk mematuhi dan memedomani peraturan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam proses pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Menurut Elly, proses PBJ merupakan titik paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi.“Biasanya titik rawan tersebut meliputi suap dan gratifikasi sehingga membuat proyek tidak selesai dan menimbulkan gugatan hukum. Akibatnya lagi-lagi masyarakat menjadi korban,” Kata Ely.

Terlebih, lanjutnya, pembangunan RSUD ini akan dibiayai menggunakan skema dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jumlahnya pun tidak sedikit, dengan anggaran yang akan dicairkan mencapai Rp150 miliar. Rinciannya, Rp105 miliar untuk pembangunan RSUD dan Rp45 miliar untuk pengadaan alat kesehatan.

Bacaan Lainnya

“Kita bersama-sama mencegah adanya upaya melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Sehingga perlu dikawal dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawabannya,” Tegas Ely.

Sekda Provinsi Gorontalo, Darda Daraba menjelaskan sejak 2001 hingga saat ini, Provinsi Gorontalo belum memiliki rumah sakit umum. Selama ini pasien dilayani rumah sakit daerah bukan tipe B.

“Menurut standar WHO perbandingan tempat tidur dengan jumlah penduduk ideal adalah 1:750 penduduk. Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2021 1.040.164 jiwa, sementara tersedia 1.387 tempat tidur. Kami masih kekurangan 400 lebih tempat tidur, dimana ini akan dipenuhi melalui pembangunan RSUD Provinsi Gorontalo,” Papar Darda.

Peningkatan dan pembangunan RS Hasri Ainun Habibie menjadi RSUD Provinsi Gorontalo, lanjut Darda membutuhkan biaya 150,5 milyar rupiah dengan rincian Rp105 Miliar rupiah untuk pembangunan fisik rumah sakit dan Rp45 Milyar untuk peralatan kesehatan. Biaya ini diperoleh melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT SMI.

Sebagai upaya pencegahan, KPK akan berperan untuk mengawal proses pembangunan rumah sakit ini. KPK juga akan menjalankan tugas koordinasi dan supervisinya agar semua pihak yang terlibat bekerja sesuai aturan yang berlaku. Sebagai tahap awal, KPK juga akan berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melihat apakah proses PBJ yang dilakukan sudah sesuai. [BHM-KPK RI]

Pos terkait