Demontrans Omnibus Law Cipta Kerja Bertahan di Gerbang Kantor DPRD Pasbar Hingga Malam Hari

Foto Dokumentasi

Barometernews.id | Pasaman Barat, – “Bapak – bapak DPRD terhormat, jangan kami dibenturkan dengan aparat, sebab kami di sini untuk membela masyarakat apa lagi Ini bukan akhir dari perjuangan kami, kami akan terus berjuang dari akibat sebuah penghianatan yang terjadi selama ini, untuk itu mari kita saling menghargai,” Teriak lantang dari salah seorang mahasiswa saat melakukan orasi di depan Kantor DPRD Pasbar yang berlangsung hingga Kamis malam (22/10)

Foto Dokumentasi

Ratusan pendemo yang mengatas namakan Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat hingga pukul 20.30 Wib masih bertahan di depan Gerbang Kantor DPRD Pasaman Barat.

Bacaan Lainnya

Aksi yang dilakukan pada hari Kamis (22/10) ini merupakan Aksi damai untuk yang ke tiga kalinya dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Pasbar

Sebelumnya Kamis (08/10) di tempat yang sama, Aksi damai yang pertama telah dilaksanakan oleh ratusan Mahasiswa dan pelajar yang tergabung pada Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasbar untuk menyampaikan penolakan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Foto Dokumentasi

Pada saat itu Ketua DPRD Pasbar telah menyepakati dan menanda tangani surat pernyataan penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja), bahkan Ketua DPRD berjanji dan minta waktu satu minggu untuk menambah tanda tangan Anggota DPRD Pasbar lainnya paling sedikit 2/3 dari total jumlah anggota DPRD Pasaman Barat.

Sesuai dengan janji Ketua DPRD seminggu kemudian tepatnya Jumat (16/10) lalu Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, kembali melakukan Aksi di depan kantor DPRD Pasaman untuk menagih janji dari Ketua DPRD Pasbar, terkait Pernyataan sikap Penolakan pengesahan undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja) di Kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Foto Dokumentasi

Namun Mahasiswa merasa kecewa terhadap Ketua DPRD Pasaman Barat karena telah mengingkari janji untuk menemui mahasiswa, bahkan Ketua DPRD yang telah berjanji untuk menyelesaikan Surat Pernyataan penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja) disertai tanda tangan Anggota DPRD Pasbar paling sedikit 2/3 dari total jumlah anggota DPRD Pasaman Barat untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesiapun tak terpenuhi.

Dalam aksi itu, ratusan mahasiswa dan pelajar yang membawa atribut berupa spanduk dan poster yang berisi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja dikawal oleh anggota Polres Pasbar dan TNI serta Satpol PP berlangsung damai meskipun mahasiswa telah seharian menanti kehadiran Ketua DPRD namun tak kunjung hadir di depan mereka, akhirnya dengan menyatakan rasa kekecewaan kepada Ketua DPRD Pasaman Barat mahasiswa membubarkan diri dan akan melanjutkan kembali demo untuk yang ketiga kalinya.

Foto Dokumentasi

Pada demo yang ke tiga kalinya ini dengan masa ratusan pendemo tetap tak berhasil menemui Ketua DPRD Pasbar, bahkan hingga malam hari meskipun mereka tertahan di gerbang kantor DPRD Pasaman Barat, namun mahasiswa tetap bersikukuh ingin memasuki area gedung parlemen tersebut. Namun petugas keamanan manjaga ketat gerbang masuk ke gedung DPRD.

Akhirnya para pendemo merasa kesal karena Ketua DPRD Pasaman Barat hingga malam hari tak juga kunjung menampakkan diri karena sebelumnya telah berjanji untuk memfasilitasi tuntutan mereka sebelumnya, yakni para mahasiswa ini meminta agar tuntutan mereka diterima dan didukung oleh para wakil rakyat dengan isi tuntutan yakni.

  1. Menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta Kerja, karena bertentangan dengan UU No. 15/2019 Bab II pasal 5 dan Bab XI pasal 96 tentang perubahan atas UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law, UU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi dan otonomi daerah.
  3. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan Amdal dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian Sumber Daya Alam (SDA) jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reformasi agraria sejati.
  4. Menjamin kehadiran negara dalam terciptanya ruang kerja yang aman, bebas diskriminatif dan dapat memenuhi hak maupun perlindungan terhadap buruh.
  5. Menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outsourcing, serta dikebirinya hak-hak buruh seperti cuti, jam kerja tidak jelas dan PHK sepihak.
  6. Meminta DPRD bersama menyatakan sikap bersama mahasiswa mengenai penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja
  7. Meminta DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak kepada Presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.

Meskipun kawat berduri telah membentang menutupi setiap gerbang masuk dengan pengawalan yang ketat dari aparat dan ditambah siaga  mobil water canon maupun mobil damkar di sekitar para pendemo, namun mahasiswa masih tetap bersikukuh untuk masuk ke areal gedung DPRD tersebut.

Foto Dokumentasi

Bahkan pihak kepolisian telah mengimbau kepada para pendemo untuk membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB, namun imbauan tersebut tidak digubris oleh mahasiswa. Karena waktu Sholat Magrib sudah masuk, mahasiswa berhenti berorasi untuk melaksanakan Sholat Maghrib dan setelah Sholat mereka melanjutkan kembali orasinya.

“Kami bukan teroris, kami bukan Koruptor dan kami bukan pengkhianat rakyat, tapi mengapa kami tidak diperbolehkan masuk ke areal gedung rakyat ini untuk menyampaikan tuntutan dan keluhan kami, Kami ke sini ingin menyampaikan keluhan sebagai rakyat, namun kami tak dihargai,” Sebut Warham salah seorang orator

Selesai Sholat Maghrib, ratusan mahasiswa terus berupaya memasuki gedung parlemen tersebut, namun tak berhasil sebab dijaga ketat oleh ratusan petugas gabungan dari Polri, TNI dan Sat Pol PP.

Akhirnya ratusan para pendemo yang mengatas namakan Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat itu sekitar pukul 19.46 Wib menyegel gerbang kantor DPRD Pasaman Barat.

“Kami akan terus berjuang dan tidak akan berhenti pada penyegelan ini saja, penyegelan ini hanya bentuk rasa kekecewaan kami, tentu kami akan melaksanakan kembali aksi demo ini sampai Ketua DPRD Pasaman Barat, benar-benar mau menemui kami dan menyampaikan pernyataan maaf secara terbuka kepada rakyat dan mahasiswa Pasbar,” Teriak pendemo dengan lantangnya.

Menurut mahasiswa, kekecewaan ini bukanlah kekecewaan mahasiswa saja namun juga telah mengecewakan masyarakat Pasaman Barat, sebab apa yang mereka perjuangkan ini adalah bagian dari perjuangan masyarakat.

“Tujuh tuntutan kami, tentu sama dengan tuntutan buruh, tuntutan rakyat, tuntutan kaum perempuan khususnya kami mahasiswa, kami juga meminta Ketua DPRD Pasbar agar dapat melaksanakan dan menuntaskan tuntutan yang telah kami sampaikan sebelumnya,” Tambah mahasiswa.

Salah seorang mahasiswa, Monsano mengungkapkan sepertinya aksi yang dilakukan oleh mereka hanya dianggap sebelah mata saja oleh DPRD Pasbar, bahkan  seolah-olah ingin dibenturkan dengan aparat keamanan yang bertugas di lapangan.

“Kami sengaja dibiarkan berbicara, berorasi bahkan berteriak sampai mulut berbusa dari pagi hingga menjelang malam dan ketika malam tiba kami akan dibubarkan dengan sendirinya oleh aparat keamanan,” Ujar Koordinator aksi Asmar Habibi

Usai melakukan penyegelan, ratusan mahasiswa gabungan itu sekira pukul 20.00 WIB membubarkan diri dengan aman dan tertib. [Zoelnasti]

Pos terkait