Barometernews.id | Banda Aceh, – Seperti menelan pil pahit yang belum tentu sembuh menjadi obat dimasa pandemi, tiga wakil rakyat aceh yang tidak lain adalah putra wilayah barat selatan aceh, tidak mudah mengimbangi gelombang magnet politik Aceh saat ini yang kian memanas, dimana perang gagasan lintas sosok tak mampu meredam kala eksekutif dan legislatif saling tarik menarik terhadap pembangunan Aceh.
Menangapi kedua isu sedang marak tersebut, mau tak mau wakil rakyat harus menanggapi persoalan tersebut, Tarmizi, SP politisi Partai Aceh soal proyek multiyers, menurutnya semua pejabat tentu memperjuangkan proyek daerahnya, asalkan pengerjaan tersebut sudah sesuai prosedur, dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Harus sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan para cukong,” Ucap tarmizi
Mengenai multiyers, Tarmizi menjelaskan, pihaknya meminta eksekutif ajukan ulang proyek tersebut sesuai kebutuhan masyarakat, justru bukan ingin membatalkan multiyers, menurutnya selama ini framing media sengaja memberikan opini terbalik, anehnya lagi eksekutif enggan menyahuti DPRA dan menerangkan tentang itu, sehingga menurutnya seperti terkesan takut,
“Melihat MoU ada 12 ruas jalan yang hendak dibangun, ternyata sekarang menjadi 15 ruas jalan, dari mana datangnya penumpang gelap itu?” Tambah tarmizi
Mengenai moratorium pemekaran Tarmizi merasa tidak tepat, bahkan mustahil, ditambah lagi awal Agustus kemarin Wapres Ma’ruf Amin mencabut moratorium karena keuangan negara sulit dimasa pandemi Covid19.
“Yang isukan pemekaran itu karena ada kepentingan lain, kalau tidak percaya ajak sumpah aja” Tutupnya
Sedangkan wakil pimpinan DPRA Safaruddin, M.SP dikesempatan lain menyahuti, bahkan Safaruddin mengklaim multiyers hanya pengerjaannya saja yang salah, karena ada yang dilanggar dan ada yang tidak terpenuhi.
“Kita tidak membatalkan proyek, yang kita batalkan hanya saja pengerjaaannya melalui mekanisme tahun jamak,” Terangnya.
Safaruddin melihat, saat ini refocusing anggaran harus dilakukan apalagi untuk konsolidasi fiskal yang tidak bisa dilaksanakan, sehingga dananya dapat direalokasikan untuk program penanggulangan Covid-19.
“Kita tidak tahu berapa nilai tersisa nantinya untuk kebutuhan lain, jika tetap dilaksanakan terkesan dipaksa,” Tambahnya.
Safar meyakini sekitar 400 milyar rupiah anggaran yang masuk kedalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) pada dinas terkait tetap berjalan nantinya, ia meminta masyarakat jangan salah tafsir terhadap persoalan keduanya.
Sedangkan Irpannusir rasman anggota DPRA dari Partai PAN, ia merasa gagal faham bagi mereka yang mengaitkan pembatalan multiyears dengan isu pemekaran, menurutnya lagi orang tersebut tidak mengerti konsep pembangunan dan bisa dikatakan miskin narasi, sedangkan mengawasi eksekutif amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan sesuai tupoksi DPRA, serta layak untuk dikritisi.
“Apa lagi ada yang bicara pisah dari NKRI, itu lebih lucu lagi, narasi itu semua titipan penguasa dan pengusaha,” Tegasnya. [RFS]
