Dua PPK Matangkuli Dipecat Akan Menggugat ke PTUN dan DKPP

Foto Dokumentasi
Barometernews.id | Aceh Utara, – Dua PPK Matangkuli yang dipecat akan menggugat ke PTUN dan DKPP, sebab pihak Panwaslih dan KIP Aceh Utara diduga melakukan pembohongan publik.

Apa lagi adanya dilema, tentang pemecatan dua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Menurut informasi yang diterima oleh media ini, akibat adanya pemecatan terhadap ke-dua PPK Matangkuli tersebut menimbulkan kegaduhan publik, apa lagi banyak pihak menilai tindakan yang dilakukan oleh Panwaslih dan KIP Aceh Utara sarat akan kepentingan, Minggu (19/2).

Bacaan Lainnya

Sementara saat ke dua PPK, Ridwansyah dan Syukran melakukan konferensi pers di kediaman Ridwansyah pada Minggu, (19/2) pihaknya menyampaikan, pemecatan secara tidak hormat yang mereka alami ini, akan mereka lawan, sebab cacat hukum.

“Kami telah dijadikan korban ‘Pemuas Nafsu’ Panwaslih Kabupaten Aceh Utara melalui KIP Aceh Utara. Mengapa kami katakan demikian, karena dari pertama mencuatnya kasus terlibat parpol, Panwaslih tidak pernah sama sekali meminta keterangan kepada kami, bahkan tanpa kami ketahui, secara sepihak mereka langsung mengirimkan Rekomendasi ke KIP Aceh Utara tanpa meminta keterangan kepada kami atau mengkonfirmasi ke pihak terkait lainnya, seperti ketua partai,” terang Ridwan.

Sementara menurut Ridwansyah dan Syukran, masing masing dari ketua partai, seperti ketua SIRA Aceh Utara maupun ketua Nasdem Aceh Utara, telah membantah keterlibatan mereka di partai.

Bahkan menurut mereka, sebelumnya pihaknya maupun partai telah pernah memberikan berbagai Statemen di media, namun panwas tetap bersikukuh dengan rekomendasinya.

Demikian juga, saat pihaknya menyampaikan klarifikasi dengan KIP terkait rekomendasi Panwaslih, mereka juga sudah menyampaikan pembelaan dengan memberikan data-data pembanding.

Ridwan dan Syukran juga menjelaskan, tentang surat pernyataan tidak bersedia di catut dalam parpol, B.A saat keluar dari Sipol.

Demikian juga surat keterangan tidak terlibat dalam kepengurusan parpol dari masing masing Partai (SIRA dan NasDem).

Apa lagi saudara Syukran, sudah menyampaikan SK kepengurusan DPC NasDem Matangkuli yang baru, pasca melakukan komplain terhadap partai Nasdem Aceh Utara, di mana komplain SK terbaru tersebut di tanda tangani oleh ketua DPW Nasdem Aceh pada Bulan Agustus 2022.

Namun sangat di sayangkan, KIP Aceh Utara tidak sedikitpun menggubris, bahkan apa yang telah mereka lakukan untuk mengklarifikasi, ternyata tidak menjadi pertimbangan.

Anehnya lagi, hanya berdasarkan ke dua rekomendasi Paswaslih tersebut, pihak KIP Aceh Utara tetap menjadwalkan sidang.

“Dalam persidangan pun saya menyampaikan lagi pembelaan terhadap rekomendasi panwas, bahwa saya tetap berpegang teguh pada statement saya, seperti yang sudah saya sampaikan pada media-media sebelumnya, saya nyatakan bahwa nama saya dicatut dalam kepengurusan DPK SIRA Matangkuli, saat sidang berlangsung, ketua SIRA Aceh Utara pun ikut hadir, tapi tetap saja tidak menjadi pertimbangan,” terang Ridwansyah.

Menurutnya, ada yang lebih aneh lagi, saudara Syukran sudah melayangkan surat pengunduran dirinya dari anggota PPK sebelum KIP melakukan sidang.

“Namun KIP tetap menyidangkan melawan ‘Bangku Kosong’, yang penting bagaimana dapat memecat Syukran dari jabatan PPK,” ujarnya kesal.

Menurut Ridwan, berdasarkan informasi yang mereka terima, Panwaslih sangat ngotot dan mendesak KIP Aceh Utara untuk segera memecat mereka sebagai PPK kecamatan Matangkuli.

Dikatakannya, saat itu memang terlihat pengkondisian, yang penting bagaimana sidang berlangsung, walau tanpa bukti dan data, meskipun pihaknya telah klarifikasi dan menghadirkan data dalam sidang itu.

“Dengan demikian, kami menduga KIP Aceh Utara sangat lemah legitimasinya dalam mengeluarkan putusan, mereka semata-mata hanya memuaskan nafsu Panwaslih untuk bagaimana memecat PPK dengan tidak terhormat,” ucap Ridwan.

Ridwan menambahkan, padahal pihaknya telah menghadirkan bukti dan data, bahkan surat pengunduran diri saudara Syukran juga telah disampaikan, namun sidang tetap berlanjut dengan putusan pemecatan.

“Jika memang kami bermasalah, seharusnya saat verifikasi berkas calon PPK kemarinlah kami digugurkan, apa lagi data-data partai ada di KIP selaku perpanjangan tangan KPU, demikian juga seharusnyalah Panwaslu sudah menyangga,” terang Ridwan lagi.

Ridwan yang didampingi Syukran kembali menambahkan, menurut mereka bila memang mereka bersalah seharusnyalah saat masa sanggah pengumuman kelulusan administrasi, kelulusan ujian tulis dan saat kelulusan ujian Wawancara itu sudah ada sanggahan.

“Inikan aneh namanya, dan menjadi aneh lagi saat KIP Aceh Utara mengambil keputusan sepihak, hanya berdasarkan tekanan dari Panwaslih, tanpa mempertimbangkan data dan bukti klarifikasi dari pihak kami,” tambah Ridwan.

Dari hasil putusan sepihak tersebut, ke-dua anggota PPK tersebut menganggap Putusan KIP ini termasuk pembohongan publik.

“Padahal KIP Aceh Utara saat melakukan rekrutmen calon PPK sejak awal juga di awasi oleh Panwaslih, apa lagi Panwaslih dan KIP sama-sama mempunyai akses pada SIPOL KPU sebagai referensi, jadi kenapa saat kami sudah bekerja baru di proses,” keluhan keduanya.

Menurut mereka, bila kasus ini sengaja di endorse oleh Panwaslih dan KIP Aceh Utara, berarti putusan ini sangat lemah legitimasinya.

“Bila putusan ini, benar dugaan kami, bahwa hanya dikeluarkan karena di ”Endorse” oleh Panwaslih, berarti Panwaslih hanya cari selamat agar terhindar dari laporan ke DKPP, namun disini kami tegaskan, kami akan menggugat putusan ini ke PTUN dan DKPP,” tegas Ridwan dan Syukran. [Zoelnasti]

Pos terkait