Forkopimko Jaktim Tindak Tegas Pelanggar PSBB di Dua Pasar Kawasan Matraman

Foto Dokumentasi

Barometernews.id | Jakarta, – Forkopimko (Forum Pimpinan Kota) Jakarta Timur mengecek pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 (Coronavirus Disease) selama masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Kamis (30/04).

Pengecekan dilakukan di Pasar Jangkrik, Kelurahan Pisangan Baru dan Pasar Burung, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Khususnya, para pedagang bukan termasuk sektor yang dikecualikan selama pelaksanaan PSBB.

Bacaan Lainnya

Kesiapan pengecekan dipimpin oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, yang turut dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol. Arie Ardian Rishadi dan Dandim 0505/Jakarta Timur Kolonel Inf. Muhammad Mahfud As`at.

Anwar menyebutkan, berdasarkan hasil evaluasi PSBB fase pertama pada 10-23 April 2020 masih ditemukan pasar yang masih melanggar aturan.

“Jika masih ditemukan pelangggaran akan kita tindak tegas. Saat ini, kita berikan imbauan tegas dengan menempelkan stiker penyegelan dan penutupan kios,” Kata Anwar.

Ia mengimbau agar para pegadang dapat mematuhi PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. Sebab, saat ini ada beberapa toko yang disegel dan diawasi petugas akibat melanggar aturan.

“Jika ternyata masih melakukan pelanggaran maka akan dikenai sanksi lanjutan. Bisa berupa yustisi ke pengadilan agar dikenai denda atau sanksi lainnya, sehingga ada efek jera bagi mereka yang melanggar PSBB,” Tambahnya.

Hal senada dikatakan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Arie Ardian Rishadi yang menyampaikan, PSBB fase kedua ini adalah upaya penindakan tegas yang akan dilakukan tiga pilar dalam memutus mata rantai ancaman penularan COVID-19.

”Kita lakukan pendekatan persuasif dan komunikatif. Tetapi, jika membandel maka tempat usaha akan dikenai sanksi berupa pecabutan izin dan bahkan proses pemidanaan,” Ujar Arie.

Selain itu, dukungan juga diutarakan Dandim 0505/BS Jakarta Timur, Kolonel Inf. Mohammad Mahfud As`at bahwa kebijakan Pemprov DKI dalam penerapan PSBB, yaitu Satpol PP dan apabila ada perlawanan atau pelanggaran pidana akan diserahkan ke ranah kepolisian.

“Kalau ada oknum TNI yang membackingi baru itu kita tindak. Namun, sejauh ini belum ada oknum TNI yang menyokong karena masyarakat melakukan aktivitas sendiri,” Pungkas Mahfud. [Kominfotik JT/AJ]

Pos terkait