Barometernews.id | Langsa, – Pemko Langsa diminta untuk meningkatkan sarana dan prasarana (sarpras) bidang penanggulangan bencana di daerah setempat.
Sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan pelayanan sub urusan bencana yang menjadi salah satu urusan wajib daerah dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Sarana dan prasarana dimaksud tidak hanya berupa peralatan penanggulangan bencana maupun mobilitas personil, namun juga sarana pendukung lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana.
Selanjutnya perlu juga didukung dengan penguatan regulasi dan dokumen penyelenggaraan kebencanaan agar operasional personil di lapangan memiliki panduan yang jelas dan terarah.
Demikian ungkap DR. Zulfitri, MA selaku Jetua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Langsa saat beraudiensi dengan Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Langsa Ali Musafah, SE.
Sementara, Ali Musafah ikut mengamini bahwa kondisi sarana prasana penanggulangan bencana di Kota Langsa masih belum memadai dari kondisi ideal.
Namun, hal itu tidak menyurutkan komitmen Pemko Langsa untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang tertimpa bencana.
Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan tidak bisa dilimpahkan kepada satu Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Namun harus melibatkan peran serta OPD terkait, sektor swasta dan TNI/Polri untuk saling melengkapi kebutuhan sarpras dimaksud sesuai dengan tupoksi dan sumber daya yang dimiliki untuk penanganan bencana.
“Apabila semua potensi bisa kita satukan, maka ketimpangan sarpras bencana akan bisa diatasi,” Ujar Ali Musafah yang sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana BPBD Langsa ini. [DS]
