Barometernews.id | Banda Aceh, – Perang dingin eksekutif dan legislatif terkait interpelasi DPRA terhadap Plt Gubernur Aceh kiranya belum tuntas, setelah sekian kalinya tidak menghadiri rapat, akhirnya Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT memenuhi undangan Sidang Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Jum’at (25/09).
Wakil rakyat dapil 10 Fraksi Partai Aceh Tarmizi, SP merasa perlunya keharmonisan dua lembaga besar di Provinsi berjuluk Seuramo Mekkah ini, jika peran legislatif seolah diabaikan maka yang rugi rakyat, ucap Tarmizi.
“Iya, sengaja mengabaikan dan DPRA seperti dianggap tidak ada,” Terangnya.
Bahkan, menurut pemuda asal Woyla ini, Nova Iriansyah telah banyak melakukan pelanggaran dengan sadar dan terkesan disengaja, sehingga secara tidak langsung Plt Gubernur Aceh seperti menelantarkan peran legislatif dalam fungsi anggaran dan pengawasan.
“Pelanggaran demi pelanggaran sudah sangat jelas dilakukan, seperti tidak punya itikad baik,” Lanjut Tarmizi.
Tidak hanya bicara hubungan dua lembaga besar legislatif dan eksekutif, Tarmizi juga menambah bahwa keberadaan keduanya tidak terlepas dari amanah rakyat yang harus dipertanggung jawabkan.
“Kita harus sadar bahwa kita dipilih oleh rakyat, mengelola uang rakyat wajib dipertanggung jawabkan,” Tambahnya lagi
Belum cukup sampai disitu, pria satu anak ini pun merasa tidak perlu terlalu banyak masukan orang dari luar lembaga, menurutnya hanya DPRA yang sebenarnya didengar oleh Plt Gubernur terkait persoalan anggaran.
“Bukan mereka diluar sana yang tidak ada tanggung jawab kepada rakyat, mitra Plt Gubernur adalah DPRA, bukan para pembisik yang menyesatkan beliau,” Sambungnya.
Tarmizi, SP melalui pesan whatshapp menulis bahwa pemerintahan ibarat rumah tangga harmonis, pesan “menggelitik” tentang status keduanya sampai keluar bahasa talak tiga, “Mengibaratkan eksekutif dan legislatif ini adalah suami istri, sedangkan rakyat adalah anak, saat cekcok itu terjadi kasian anak, nah, sekarang pilihannya rujuk atau talak tiga ? Urai Tarmizi.
Dua pilihan yang kiranya harus menjadi rujukan kepada orang nomor satu di Aceh, Tarmizi mengungkap pilihannya ada pada Plt Gubernur, eksekutif dan legislatif harus kembali harmonis dan sinergi membangun Aceh bersama.
“Plt Gubernur Aceh mundur dari jabatan, atau lembaga DPRA dibubarkan saja,” Tutupnya. [RFS]
