Barometernews.id | Jakarta,- HMI Se – Jakarta kemarin malam melakukan unjuk rasa menyikapi kejadian Bom Asap yang meledak di Monas dan melukai dua prajurit TNI. Para pengunjuk rasa menuntut Presiden RI untuk mencopot kepala BIN Budi Gunawan dan Kabinda DKI Jakarta karena dianggap lalai dan lemah mengatur siklus keamanan di Indonesia khususnya diwilayah Jakarta Pusat yang merupakan ring 1 Republik ini.
“Kami HMI Se-Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mencopot budi gunawan dan Kabinda DKI atas dasar tidak mampu menjalankan tugasnya untuk keamanan Indonesia dari ancaman teror baik internal maupun eksternal yang membahayakan keselamatan warga negara dan meminta aparat kepolisian RI agar mencari motif dibalik insiden ledakan bom di Monas dan menangkap serta memenjarakan pelaku dan aktor intelektualnya,” tegas Ahmad Husein
Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara kepada wartawan di cikini Jakarta Pusat (3/12/2019).
Lebih lanjut, Husein menambahkan bahwa Budi Gunawan telah lalai menjalankan peran dan fungsinya sebagai kepala BIN sebagaimana amanat UU No. 17 Tahun 2011 Tentang BIN. Dalam pasal 4 UU BIN yaitu tentang pencegahan dan peringatan dini terhadap aksi teror yang dapat membahayakan nyawa masyarakat dan keamanan nasional.
Selain itu, Husein menuturkan lemahnya BIN dapat dilihat dari beberapa peristiwa lalu, seperti insiden BOM Sarinah, BOM Kp Melayu, BOM di Senayan, kejadian penusukan Wiranto, BOM bunuh diri di Polrestabes Medan dan lain – lain yang kesemua peristiwa itu terjadi di masa kepemimpinan Budi Gunawan (BG).
Lebih jauh, Husein berharap insiden yang terjadi di Monas pada selasa pagi kemarin (3/12/2019) jam 07.20 WIB di Jalan Medan Merdeka Utara dengan korban Serma Fajar dan Kopka Gunawan (Anggota TNI) tidak terulang lagi dan tidak dikaitkan dengan Reuni Akbar 212 pada Senin 2 Desember sehari sebelumnya.
Husein menegaskan HMI Se-Jakarta berencana akan menyambangi serta menyurati BIN, Mabes Polri dan Istana perihal peristiwa – peristiwa teror di Indonesia yang diakibatkan oleh lemahnya kinerja BIN dan pihak aparat kemanan (Polri dan TNI).
