Barometernews.id | Aceh Besar, – Aceh Besar masih memiliki luasan HTI (Hutan Tanaman Industri) sekitar 87 ribu hektar, dan Pemerintah Kabupaten Aceh besar juga siap untuk berbicara lebih lanjut tentang pemanfaatan dan tata ruang lahan HTI tersebut.
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar Ir. Mawardi Ali kepada Wakil Menteri ART/BPN Surya Tjandra, S.H., L.L.M, saat bersilaturahim dengan petani dan peternak Aceh Besar di Kebun Kurma Barbate, Krueng Raya, Minggu (07/02).
“Daerah kawasan HTI ini masih seluas 87 Ribu Hektare di seluruh wilayah Aceh Besar, maka kita siap untuk berbicara lebih lanjut tentang pemanfaatan dan tata ruang lahan HTI ini,” Ujar Mawardi Ali.
Sebelumnya kata Bupati, Aceh besar telah berhasil merubah lokasi kebun yang ditanami ganja menjadi tanaman jagung dan beberapa kawasan lainnya secara langsung akan dijadikan kawasan ekonomi dan pertanian Aceh besar nantinya.
Ia berharap dengan kehadiran Wamen dapat menjadi spirit dan semangat masyarakat petani dan peternak Aceh besar dan semoga lahan pertanian bisa dapat segera disertifikasi.
Sementara itu Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, S.H., L.L.M menyampaikan Presiden menginginkan agar tidak ada lahan yang mengangur dan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Tugas dan fungsi sesuai UU agraria, peruntukan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa depan, penggunaan pemeliharaan dan penyediaan,” Jelas Surya Tjandra.
Kementrian Agraria dan BPN juga memiliki target untuk dapat menyelesaikan permasalahan agraria pada batas akhir 2021 ini termasuk akan menyelesaikan kasus agraria di Aceh Besar.
Perwakilan masyarakat petani dan peternak M. Hasyim Usman yang juga sebagai kepala Duek Pakat Mukim tersebut, menyampaikan aspirasi dan harapan masyarakat Aceh besar sesuai dengan apa yang di canangkan oleh presiden RI untuk dapat di upayakan lahan HTI yg ada di Aceh besar ini berkenan dikembalikan kepada masyarakat Aceh Besar.
“Kita sangat berharap agar lahan HTI dapat dikembalikan kepada masyarakat untuk pertanian,” Harapnya kepada Wamen untuk dapat diteruskan kepada Menteri BPN. [HAS]
