Jangan Latah Kebijakan Solusi Penanganan Covid 19, Ketua BAS Angkat Bicara

Foto by Herri

Barometernews.id | Banda Aceh, – Dunia internasional saat ini  sedang menghadapi masalah serius Merebaknya virus Corona alias Covid-19 ke seluruh segi denyut kehidupan terkhususnya kesehatan dan ekonomi dan sosial masyarakat dalam daerah dan wilayah khususnya daerah Aceh kita cintai. Jumat, 3/04.

Virus corona menjadi momok menakutkan bagi seluruh masyarakat dunia hingga tidak ada yang berani mendekatinya apalagi melawannya semua merasa takut dan cemas dengan keadaan ini dan bahkan seolah-olah secara tidak langsung “Tali silaturahmi dan interaksi sosial terancam misterius” dengan adanya virus ini kita tidak bisa berada di dalam khalayak ramai, di luar rumah bahkan semua akses jalan dimalam hari sudah mulai tutup, data dari ibukota Aceh.

Kemudian dari 201 Negara yang disebutkan di data ,Indonesia sendiri masuk kasus Covid 19 sebanyak 1.528 kasus dan yang sembuh 81 orang serta yang meninggal karena Covid-19 ini sebanyak 136 jiwa.

Manusia mana yang tidak meneteskan air mata  kala melihat kasus terus berjatuhaan, dan jarak dengan keluarga menjadi hal yang tidak mudah untuk kita terapkan, mau tidak mau orang pribumi tidak bisa bergerak lebih jauh dan kala pulang ke daera pun diberlakukan karantina mandiri. Apa kabar Indonesiaku ? Sedih bukan. Kata Isa alima

Berbicara Covid-19 di Aceh kita melihat upaya dari Pemerintah Aceh sendiri sudah melakukan beberapa kebijakan untuk menumpas Covid-19 ini salah satunya dengan memberlakukan “lockdown” pada malam hari  (jam malam) dengan membatasi interaksi di warung kopi, cafe, dan di tempat lain yang di anggap rawan terkena virus Covid-19 ini.

Begitu demikian , juga selanjutnya langkah sejumlah kepala daerah yang mengambil keputusan sendiri menetapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) tidak mendasar dan latah, dengan memutuskan tali silaturahmi nilai budaya masyarakat Aceh yang jauh dari hakikatnya.

Bila ada kepala daerah di Provinsi Aceh yang mengambil keputusan sendiri menetapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) tidak mendasar dan latah, dengan memutuskan tali silaturahmi nilai budaya masyarakat Aceh yang sejauh dari hakikatnya dan multiflayer efek yang dirasakan masyarakat aceh , sangat Tacam dengan kondisi ini.

“Sementara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sudah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak berhak menetapkan lockdown. Dan pemerintah pusat juga tidak akan mengambil opsi lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona,” tegas Ketua Brigade Anak Serdadu (BAS) Aceh, Isa Alima maka itulah dasarnya ..

Akan tetapi Sebenarnya tidak salah dengan kebijakan tersebut, namun langkah yang Sangat tepat menurut Isa Alima ketua BAS Aceh menurut-nya, kita menelaah jauh lebih dalam lagi sebenarnya jika interaksi ini di lakukan seperti pada hari biasa namun regulasi Pemerintah tidak menutup Bandara, Pelabuhan, terminal, dan perekonomian di aceh terancam punah.

“Itulah yang menjadi ancaman sebenarnya karena itu semua merupakan pintu gerbang dari masuknya Covid-19 di Aceh khususnya karena selalu ramai dengan pendatang baru dari wilayah yang terpapar pandemi Corona ini,” lanjut Isa Alima.

Jika pemerintah memberanikan diri menutup bandara, pelabuhan dan terminal maka regulasi tersebut dapat diterima dengan respons yang baik dari masyarakat Kita dikurung dalam kediaman masing-masing, tetapi pendatang yang sampai di Aceh dapat diterima tanpa adanya upaya dikarantina oleh Pemerintah, kita saja tidak tahu pendatang itu membawa virus ini atau tidak terlebih lagi WNA yang sampai di Aceh tanpa adanya upaya dikarantina oleh Pemerintah kita.

Jika memang Pemerintah ingin membasmi virus ini, maka berlaku adillah kepada masyarakat, jangan jadikan masyarakat seolah-olah musuh didalam selimut, tutuplah sementara Bandara, pelabuhan, dan terminal dalam waktu sementara ini batasi juga orang pendatang dan karantinakan juga pendatang yang sampai ke Aceh, berkacalah pada Negara dan provinsi yang lain agar virus ini cepat berlalu dan kehidupan serta interaksi sosial masyarakat akan lebih membaik lagi.

BAS menekankan kepada Pemerintah juga harus memikirkan kehidupan masyarakat yang berada di garis ekonomi bawah, untuk saat ini kita melihat tidak ada upaya yang nyata dari Pemerintah untuk memikirkan Nasib rakyat dengan kelas ekonomi rendah bahkan Pemerintah menanggap semua sama antara kaya dan miskin seharusnya untuk masyarakat ekonomi rendah diberikan bantuan terkait dengan adanya virus ini.

Apalagi kondisi saat ini Aceh semua Gampong- Gampong di ditutup ini akan memperenggang hubungan habluminannas sesama masyarakat dan ini jauh dari leluhur Masyarakat Aceh dengan kondisi seperti ini..

Jika kita melihat pendatang yang baru sampai di Aceh seolah-olah mereka disambut dengan baik dan bahkan tidak ada perlakuan khusus untuk meminimalisir mereka. Kita tahu memang budaya Aceh “PEU MULIA JAMEE ADAT GEUTANYOE”.

Tapi bukan berarti kita memberi kebebasan kepada mereka dengan keadaan seperti ini tapi tolong hak dan kebebasan kita untuk disetarakan juga antara pendatang dengan masyarakat lokal kita agar upaya penyebaran virus ini dapat dikendalikan dan tidak menjatuhkan banyak korban lagi di Aceh.

“Seolah pendatang yang sampai di Aceh bebas berkelana kemana saja tapi di satu sisi masyarakat kita sendiri terpuruk dengan kebijakan yang seolah-olah berpihak sebelah tangan.”

Saya harapkan Pemerintah dapat mengkaji lagi upaya untuk menyeimbangkan perlakuan yang diberikan kepada masyarakat dengan pendatang agar virus ini tidak menyebar terlalu jauh dan juga untuk kehidupan masyarakat yang dikategorikan kurang mampu agar lebih di perhatikan lagi terlebih dengan adanya kebijakan menutup akses ekonomi di malam hari dengan memberlakukannya jam malam yang sejauh ini sangat berat dirasakan dampaknya masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah.

Melihat wabah corona ini seolah pemerintah menjadikan ajang pembuktian agar dilihat lebih pro kepada rakyat, tapi sedikit demi sedikit menghancurkan kehidupan masyarakat tanpa ada solusi yang pasti dan baik dari Pemerintah dan bahkan jauh dari kata memberikan solusi untuk masyarakat miskin. tutup Ketua BAS Aceh Isa Alima. (Heri)

Pos terkait