Barometernews.id | Pasbar, – Pemekaran Kabupaten Pasaman menjadi Pasaman Barat sejak 7 Januari 2004, 16 tahun lalu telah sesuai dengan Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
Saat ini Pasbar sebagai bumi mekar yang berusia 16 tahun dengan slogan “Negeri Petro Dolar”, ternyata masih menyisakan segudang masalah. Dimana cita-cita Pasbar tahun 2004 silam bertolak belakang dengan kenyataan saat ini yang dirasakan sebagian masyarakat.
Pemkab Pasbar priode 2015 – 2020 ini terlihat dalam melaksanakan program pembangunannya ternyata tidak memiliki target dan indikator sebagai acuan visi dan misi yang telah dicapai. Sementara kabupaten Dharmasraya dan Solok Selatan yang dimekarkan bersamaan ternyata memiliki keberhasilan dan prestasi yang patut untuk dibanggakan.
Kabupaten Pasbar di usia ke 16 ini banyak menyisakan bukan saja pembangunan yang terkendala seperti pembangunan lanscape kantor, DPRD, Masjid Raya, Pembangunan RSU dan Stadion serta pembangunan lainnya termasuk sarana dan prasarana transportasi masyarakat, tapi juga kegagalan dalam melaksanakan alek even olah raga akbar kebanggaan Sumbar seperti PORPROV.
Dan dalam sejarah perjalanan Porprov sebagai suatu ajang kompetisi berbagai cabang olahraga di Sumbar, hanya Pasbar daerah yang telah ditunjuk sebagai tuan rumah di tahun 2020 yang ternyata gagal melaksanakannya, hingga ajang Porprov Sumbar kali ini di laksanakan secara bersama di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat.
Demikian juga untuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyatakat ternyata masih banyak yang di abaikan.
Seperti yang dialami oleh masyarakat Jorong Sikilang Nagari Sei Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, terkait parahnya akses jalan dan jembatan yang mereka lalui setiap harinya.
Namun, meskipun keluhan mereka kerap disampaikan kepada Pemerintah, akan tetapi hal tersebut belum ditanggapi serius oleh Pemkab Pasaman Barat.
Ketua Aliansi Masyarakat Bersatu Pasaman Barat (AMB) Yuheldi Nasution yang juga salah seorang Pengacara Muda Pasbar saat ini kepada Barometernews.id, Selasa (21/01) di Simpang Empat mengatakan, kondisi jalan menuju Sikilang tergolong memprihatinkan, selain sepi dan di tengah perkebunan milik Perusahaan, kondisi jalan bergelombang dan berlobang, apalagi di saat musim hujan maka masyarakat akan lebih sulit menempuhnya, hingga aksesibilitas antar jorong menuju nagari lainnya menjadi terhambat.
Selain itu menurutnya, jembatan sebagai akses jalan alternatif menuju Sungai Aur juga tidak layak untuk dilalui karena kondisi jembatan yang mengkhawatirkan akan dapat menelan korban jiwa apabila hal tersebut terus dibiarkan.
“Kita sangat kecewa dengan Pemerintah Daerah Pasaman Barat yang seolah tidak peduli terhadap Jorong Sikilang, sebatas yang kita ketahui Serapan dana APBD Pasaman Barat untuk membangun akses jalan dan Jembatan menuju kejorong Sikilang masih sangat minim, bahkan boleh dikatakan belum ada, padahal Sikilang adalah bagian dari Pasbar” Keluhnya.
Selain itu, salah seorang masyarakat Sikilang, Nedi mengatakan, ia merasa sangat kesal dengan tidak adanya kepedulian pemerintah daerah untuk membangun akses jalan dan jembatan yang setiap harinya dilalui oleh masyarakat.
“Sulitnya akses jalan tersebut dibuktikan adanya korban yang meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Korban tidak dapat diselamatkan karena terlambat mendapatkan penanganan di rumah sakit, ini semua akibat dari kurangnya perhatian Pemkab terhadap akses jalan yang berlobang dan begelombang” Ujarnya.
Ia berharap, semoga pemimpin kedepan siapapun orangnya, yang kami mau adalah sosok yang dapat melihat dan mendengar serta peduli dan memprioritaskan pembangunan daerah terpencil. [Red/Zoelnasti]
