Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi H. Solihin : Terkait Polemik Mutasi dan Rotasi Plt Wali Kota Bekasi Bisa Dipanggil oleh DPRD Kota Bekasi

Foto Dok. Ketua DPC PPP Kota Bekasi H. Solihin

Barometernews.id | Kota Bekasi, – H. Solihin, Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi yang juga Ketua DPC PPP Kota Bekasi menegaskan, terkait polemik mutasi dan rotasi yang tengah menjadi sorotan masyarakat, Plt Wali Kota Bekasi bisa dipanggil oleh DPRD Kota Bekasi, Sabtu (14/05).

“Terkait mutasi dan rotasi tentu saja dewan bisa memanggil Plt Wali Kota Bekasi, kan sudah jelas di PP nomer 11 tahun 2017 tentang kewenangan Plt Walikota. Jika memang diperlukan mutasi untuk eselon 2 sebenarnya izin nya ke mendagri  bertahap,” Tutur pria yang akrab disapa Gus Shol ini.

Bacaan Lainnya

Untuk tahap pertama, mengirim surat izin dulu ke gubernur dan dari gubernur diteruskan ke Mendagri tanpa melampirkan nama-nama yang akan dimutasi dan rotasi.

“Setelah mendapat izin Plt Walikota baru membuka open bidding bagi calon pejabat yang akan menempati posisi baru nya dengan melibatkan Baperjakat, BKPPD serta Sekda,” Jelas Gus Shol.

Setelah nama-nama yang lolos open bidding muncul, tahap kedua izin kembali dengan permohonan untuk melantik pejabat yang akan dimutasi. Proses seperti inilah yang harus dilakukan oleh Plt Walikota Bekasi.

Gus Shol juga menyayangkan format penyusunan formasi mutasi ini bukan hanya menutup posisi yang kosong tapi yang sudah ada malah dibikin kosong seperti Dinas LH dan Dinas BMSDA.

“Ini yang aneh. Penuh dengan nuansa politis. Maka itu saya coba bicara sama kawan-kawan di DPRD Kota Bekasi untuk segera memanggjl Plt Walikota,” Tegas Anggota DPRD Kota Bekasi ini.

Senada dengan Gus Shol, anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Aminah asal PAN mengatakan Bahwa Plt Walikota Bekasi juga masih punya pekerjaan rumah yang harus dikerjakan segera yaitu penyerapan anggaran sejumlah proyek infrastruktur seperti saluran air dan lainnya.

“Sebetulnya Plt Walikota itu masih punya PR yang belum dikerjakan sampai  bulan ke 5 ini yaitu masalah penyerapan anggaran sejumlah proyek. Itu kan sudah disetujui dewan. Yah segera dilaksanakan,” Tegas Aminah.

Aminah juga menyindir soal bakal diangkatnya kembali Solikhin sebagai Sekretaris BMSDA. Sementara Kepala Dinasnya Arif Maulana dipindah dan jabatannya dikosongkan.

“Ini sangat terbaca kepentingan Pilkada 2024. Mengapa sih hal yang salah dilakukan pendahulu diulang kembali dengan menempatkan the man in the wrong place. Saya sepakat jika ada usulan dewan memanggil Plt Walikota Bekasi,” Tegasnya. [jbm]

Adv. Setwan DPRD Kota Bekasi

Pos terkait