Sebelumnya di awal kegiatan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan para kepala daerah di kota dan kabupaten Jawa Tengah pentingnya keterbukaan dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengelola anggaran. Forum rakor yang digelar KPK kali ini diharap Ganjar dapat menjadi ajang untuk refleksi dan introspeksi, sekaligus menegaskan upaya bersama untuk memberantas korupsi.
“Dari situlah kesungguhan kita untuk memberantas korupsi bisa berjalan. Dan kita harap betul, Bapak Ibu, kitalah yang membangun inovasi-inovasi sistem yang ada sehingga lebih transparan, lebih akuntabel dan bisa dipercaya oleh publik,” kata Ganjar.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, menyoroti permasalahan dalam optimalisasi penyerapan APBD Jateng. Ia merekomendasikan sejumlah upaya perbaikan, yang perlu diselaraskan dengan regulasi yang ada.
“Harapan kami, seluruh kepala daerah, dewan, agar menjalankan tugas dan kewajibannya dengan harmonis dan mempedomani ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya secara otomatis tentunya akan meningkatkan daya saing daerah, serta Jawa tengah bebas dari korupsi,” harap Tomsi.
Rakor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK. Selain mengevaluasi capaian MCP (Monitoring Centre for prevention) Jateng tahun 2021 dan capaian sementara tahun 2022, akan dibahas pula sejumlah upaya penguatan sistem, pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, serta penguatan sinergi antar eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah.
Biro Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan
Call Center KPK: 198
Juru Bicara Bidang Pencegahan
Ipi Maryati Kuding – 0811864648