Barometernews.id | Jakarta, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) akan meningkatkan kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi di sepanjang 2021. Keterlibatan KPK dalam kampanye global terkait isu pemulihan dampak pandemi COVID-19 dari sisi antikorupsi menjadi salah satu poin yang diharapkan UNODC.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Merah Putih pekan lalu (18/03).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut dalam pemberantasan korupsi, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri karena menyangkut sistem global, sehingga butuh komitmen global untuk mempersempit ruang gerak koruptor.
“Untuk program UNODC 2021 kami berharap UNODC untuk mendukung program KPK terutama dari sisi pencegahan,” Ungkapnya.
Menanggapi permintaan Alex tersebut, Collie F. Brown selaku Country Manager UNODC, lembaga PBB yang mengurusi kontrol obat-obatan dan pencegahan kejahatan, mengatakan bahwa UNODC menganggap KPK adalah valued partner, baik di dalam negeri maupun di tingkat regional dan global karena banyak hal yang sudah dicapai KPK.
“Saya harap KPK dapat terlibat dan berkontribusi dalam sejumlah acara, diantaranya Global Campaign dalam isu COVID-19 recovery dari sisi antikorupsi. UNODC akan mengorganisir acara ini di Indonesia bersama Kemenkes dan KPK bisa menjelaskan program kerjanya dalam isu COVID 19 pada acara tersebut,” Jelas Collie.
Selain itu ada 18 program kegiatan yang akan diselenggarakan bersama sepanjang 2021 antara KPK bersama UNODC, diantaranya Pengembangan Analitik Big Data untuk Pencegahan dan Penindakan Korupsi di KPK, Pemantauan Pengadaan Publik melalui Digitalisasi, Prinsip Data Terbuka, dan Pengungkapan Beneficial Ownership, Kampanye peningkatan kesadaran global tentang risiko korupsi di sektor kesehatan dalam konteks krisis COVID 19, Langganan akses UNODC e-Learning untuk Pusat Pembelajaran Anti Korupsi KPK, Penilaian Risiko Korupsi tentang kehutanan di Provinsi Papua Barat dan Papua.
Menutup pertemuan tersebut, Alex berharap dukungan UNODC dalam pemberantasan korupsi dan dukungan dalam program di KPK akan terus berlanjut. “Kebutuhan KPK tadi sudah kami sampaikan, Jika terlalu banyak nanti bisa dipadatkan. Nantinya program tersebut bisa langsung dirasakan, terutama program yang terkait pelatihan,” Pungkasnya. [BHM – KPK RI]
