KPK Dorong Perbaikan Manajemen Aset Daerah Kota Jayapura

Foto Ilustrasi

Barometernews.id | Jakarta, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian tersendiri atas lambatnya upaya sertifikasi aset daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Papua. Melalui evaluasi ini, diharapkan Pemkot Papua mampu meningkatkan program-program pencegahan korupsi selanjutnya.

Catatan ini disampaikan Penanggung Jawab Koordinasi Supervisi KPK di Provinsi Papua Ismail Hindersyah, dalam pertemuannya dengan Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano di Kantor Walikota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (09/02).

Bacaan Lainnya

“KPK mencatat kemajuan upaya sertifikasi aset dari Pemkot Jayapura masih relatif lambat. Untuk itu, kami meminta Pemkot Jayapura untuk meningkatkan usaha sertifikasi aset-asetnya,” Tegas Ismail.

Selain itu, lanjut Ismail, terkait fokus manajemen aset daerah, data KPK per Juli 2020 menunjukkan bahwa Pemkot Jayapura tercatat memiliki 184 aset tanah, di mana 86 persil (bidang tanah dengan ukuran tertentu) telah bersertifikat.

Lalu, dari sisa 98 bidang tanah yang belum bersertifikat, 19 bidang tanah sedang dalam proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura sejak 2019, dan 79 persil lainnya dalam upaya kelengkapan dokumen.

Berdasarkan catatan KPK, rata-rata skor MCP (Monitoring Control for Prevention) Pemkot Jayapura di 2020 adalah 39,12 persen, yang terdiri atas skor optimalisasi penerimaan daerah (28,6 persen), manajemen aset daerah (32,8 persen), perencanaan dan penganggaran APBD (47,7 persen), pengadaan barang dan jasa (33,5 persen), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (50 persen), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) (61,9 persen), penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (49 persen), dan pengelolaan dana desa (9,5 persen).

Skor MCP Pemkot Jayapura di tahun 2020 ini berada di bawah rata-rata skor nasional sebesar 64 persen. Pemkot Jayapura masih bercokol di peringkat 453 dari total 542 pemerintah daerah.

Menanggapi KPK, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano mengapresiasi pendampingan KPK selama ini, yang terlihat dari adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di lingkup Pemkot Jayapura. Benhur juga menyadari perlunya peningkatan kinerja pencegahan korupsi dalam pemerintahannya, melalui kerja sama dengan KPK ke depan untuk melaksanakan program-program pencegahan korupsi terintegrasi di tahun 2021. [BHM – KPK RI]

Pos terkait