KPK Gandeng Para Pihak Pulihkan Danau Limboto

Foto Dokumentasi

Barometernews.id | Jakarta, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng para pihak untuk melakukan upaya penyelamatan Danau Limboto yang berlokasi di wilayah Provinsi Gorontalo. Yakni bersama Pemerintah Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, serta masyarakat di sekitar tempat tersebut.

Upaya penyelamatan dan pemulihan ini dilakukan agar Danau Limboto sebagai kekayaan negara dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah setempat serta keberlangsungan hidup masyarakat sekitar secara optimal. Bukan hanya untuk pihak-pihak tertentu saja.

Bacaan Lainnya

Plt. Direktur Korsup wilayah IV KPK Edi Suryanto mengajak para pihak untuk berkolaborasi bersama, mulai dari jajaran Polda, Kajati, Pemprov, Pemkot, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR serta masyarakat untuk satu visi misi bersama melakukan upaya penyelamatan Danau Limboto.

“KPK hanya ingin pemanfaatan danau sebagai kekayaan negara dapat diterima manfaatnya bagi semua orang, khususnya masyarakat, bukan segelintir kelompok atau perusahaan saja,” Kata Edi.

Dia mengingatkan bahwa upaya penyelamatan Danau Limboto ini sudah dipayungi oleh hukum. Artinya, jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan sendiri, yang berisiko dapat terjerat oleh hukum.

Wakajati Gorontalo Muhammad Naim mendukung upaya penyelamatan Danau Limboto yang diinisiasi oleh KPK. Pihaknya telah melakukan koordinasi terkait kegiatan revitalisasi danau tersebut. Bahkan sudah menerbitkan legal opinion hingga pendampingan hukum untuk mendukung upaya penyelamatan Danau Limboto.

Walikota Gorontalo Marten Taha menyatakan siap membantu KPK untuk kegiatan penyelamatan Danau Limboto ini. Pihaknya telah melakukan batas milenasi luas Danau Limboto yang memakan dua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo ini.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo juga memberikan apresiasinya, karena Danau Limboto menjadi salah satu danau yang diprioritaskan secara nasional untuk dilakukan upaya penyelamatan. Bupati Nelson memaparkan permasalahan yang harus menjadi fokus perhatian semua pihak terkait danau ini adalah soal tata ruang dan revitasasinya.

Nelson mengungkapkan salah satu permasalahannya yakni terkait kanal pembuangan air hujan ke danau tersebut. Terdapat lintas jalan yang membelah danau. Sehingga tampak terbagi dua, yakni danau luar dan dalam. Hal ini menyebabkan jika terjadi hujan, air tidak dapat terserap dengan baik karena pembuangannya ke danau terhambat.

Kemudian, permasalahan di pintu air yang harus diatur dengan baik serta permasalahan kepemilikan lahan. Diketahui, beberapa pihak secara de facto telah mengklaim lahan di sekitar danau tersebut, padahal secara de jure tidak ada legalitasnya.

Danau Limboto merupakan 1 dari 14 danau lainnya yang telah ditetapkan sebagai danau prioritas yang harus segera diselamatkan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Alasannya, 15 danau ini memiliki nilai sosial-ekonomi yang besar dan bermanfaat bagi kesejahteran masyarakat secara berkelanjutan. Atas hal itu, KPK yang memiliki fungsi koordinasi dan supervisi (Pasal 6 huruf b dan d dan Pasal 8 huruf b s.d e UU KPK), melakukan kegiatan upaya penyelamatan kerugian keuangan / aset negara dari danau tersebut. KPK melakukan pencegahan korupsi yang berpotensi dikuasai dan/atau dimanfaatkan pihak ketiga tanpa hak, mitigasi dan potensi korupsi.

Luas Danau Limboto 25,37 km dengan kedalaman hingga lebih 7000 meter. Selain Danau Limboto, KPK juga telah melakukan upaya penyelamatan terhadap Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Diketahui, danau lainnya yang masuk daftar penyelamatan adalah Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Danau Kerinci di Provinsi Jambi, Danau Rawa Danau di Provinsi Banten, Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah, dan Danau Batur di Provinsi Bali.

Kemudian Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara, Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Provinsi Kalimantan Timur, Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat, dan Danau Limboto di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya ada Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan, Danau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Danau Sentani di Provinsi Papua. [BHM – KPK RI]

Pos terkait