Tersangka DJK dan ON diduga memberikan sejumlah uang kepada HS baik secara langsung maupun melalui perantaraan TBY dan NWH terkait proses pengurusan izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berlokasi di Malioboro dan masuk kategori wilayah Cagar Budaya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.
Atas perbuatannya, Tersangka DJK disangkakan sebagai pihak Pemberi dan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Perizinan menjadi salah satu modus korupsi tertinggi yang ditangani KPK. Oleh karenanya KPK terus mendorong aksi pembenahan sistemik tata perzinan dan tata niaga pada KLPD, agar tahapan dan mekanisme perizinan menjadi lebih transparan, sederhana, sehingga menimalisasi celah-celah rawan korupsi. [BHM-KPK RI]