LMND Aceh: Gubernur Nova dan 100 Organisasi Penerima Dana Hibah Kangkangi Kepentingan Rakyat Aceh

Foto Dokumentasi

Barometernews.id | Banda Aceh, –  Tepatnya beberapa hari yang lalu beredar Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 426/1675/2020 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Swasta dalam rangka Penanganan Covid-19 Provinsi Aceh Tahun 2020. Terlihat ada 100 Organisasi yang mendapatkan anggaran tersebut, dan jumlah anggaran yang dikucurkan Pemerintah  Aceh sekitar Rp. 9.597.000.000.

Foto Dokumentasi

Martha Beruh Ketua Eksekutif Wilayah Aceh Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi saat di mintai tanggapannya terkait Keputusan Gubenur Aceh ini, dirinya mengatakan bahwa ini menunjukkan  Gurbenur Aceh Nova dan 100 Organisasi Penerima Dana Hibah sudah mengangkangi Kepentingan Rakyat Aceh.

Bacaan Lainnya

Lanjutnya Martha, Melihat situasi Pandemi Corona  yang mematikan umat manusia, dan juga menghimpit Ekonomi Rakyat Aceh saat ini, dengan Anggaran sebegitu besar seharusnya sudah bisa mengurangi beban ekonomi Rakyat Aceh di tengah keterpurukan ini, namun Gubenur Aceh malah membagikannya kepada organisasi-organisasi tertentu, ini sebuah bukti Gubenur Aceh telah mengangkangi Hak rakyat Aceh

Selain sudah mengangkangi hak Rakyat Aceh kami menduga keputusan Gubenur Aceh Nova Iriansyah ini adalah Strategi Politiknya untuk menghadapi Pilgub mendatang.

“Ini bukti nyata bahwa saat ini Gubernur nova sedang menjalankan politik kepentingan dengan membentengi kekuasaan dan menjadikan 100 organisasi sebagai tameng besi terhadap kritik dimasa sisa jabatannya, kami juga menduga ini akan menjadi kekuatan politiknya untuk menghadapi pertempuran Pilgub mendatang,” Kata Martha

Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan sikap politik kerakyatan kami dan mendesak Gubenur Aceh untuk merealisasikannya ;

  1. Pemerintah Aceh Harus menyiapkan Skenario Pertahanan Ekonomi Rakyat Aceh Pasca Covid-19 atau Corona ini, karena saat ini krisis ekonomi sudah menjadi nyata bagi rakyat.
  2. Kami menolak Vaksin secara massal di Aceh.
  3. Laksanakan Pasal 33 di Aceh dan Hapus Kapitalisasi Sumber Daya Alam di Aceh.
  4. Wujudkan demokrasi ekonomi demi tercapai nya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Aceh

[BUKH]

Pos terkait