Barometernews.id | Subulussalam, – Ratusan masyarakat melakukan aksi demonstrasi di tiga titik instansi pemerintah kota Subulussalam, dimulai dari kantor Walikota Subulussalam, hingga ke kantor Kejari, Jumat (24/01).
Aksi Demonstrasi yang mengatasnamakan Kesatuan Aksi Masyarakat Sada Kata (KAMSA) itu menuntut pemerintah Subulussalam menjalankan tugas nya sesuai amanah Undang – Undang Republik Indonesia.
Pasalnya begitu banyak terjadi polemik di Pemko Subulussalam, diantaranya melakukan mutasi guru kepala sekolah menjadi guru biasa, lalu digantikan dengan guru lain yang tidak sesuai golongannya. Masa aksi menduga cara tersebut telah menyalahi aturan dan KAMSA juga menilai bahwa banyaknya mutasi akhir – akhir ini baik di Dinas Pendidikan, Dinas Keuangan dan Instansi lainnya, merupakan para keluarga dan sahabat dari penguasa untuk di posisikan ditempat yang strategis.
Muzir Maha selaku Korlap juga menyayangkan sikap pemerintah yang dulu katanya pada saat kampanye memperjuangkan pekerja honorer ternyata hari ini dirumahkan, tepatnya pada tgl 22 kemarin, lalu terdengar informasi akan di gantikan dengan tenaga honorer yang baru.
Sekdako Kota Subulussalam Taufik Hidayat yang mewakili Walikota menyampaikan permohonan maaf karena Walikota tidak bisa hadir menyambut para demonstran, sebab beliau di Jakarta untuk menghadiri kegiatan Partai. Namun Sekda berjanji akan menyampaikan semua keluhan masyarakat kepada Walikota dan Instansi terkait.
Massa kecewa dan memberikan kardus yang bertuliskan Tabungan Kotak Amal Untuk Membantu Kas Subulussalam yang sedang defisit.
Kemudian masa melanjutkan aksinya di depan Gedung DPRK Subulussalam, meraka berorasi secara bergantian, setiap perwakilan masa seperti ketua partai PDI P Subulussalam, Lsm Aceh Comunity, Lsm Berkah, Lsm Tipikor Nusantara, Ormas Laki, Ormas Simak dan juga tokoh masyarakat.
Mereka menuntut hal yang sama, yaitu meminta DPRK Subulussalam untuk responsif memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Subulussalam agar bisa disampaikan ke pemerintah Subulussalam secara kelembagaan.
Setelah selesai beroarasi gedung DPRK, masa melanjutkan ke titik terakhir yaitu Kejari Subulussalam, disana mereka menyuarakan tentang berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mereka anggap tak kunjung di proses oleh pihak Kejari.
Seperti dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus di Dinas Pendidikan Subulussalam sebesar 10 Miliar, kemudian kasus pungli Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diperkirakan pemotongan nya mencapai 3 juta lebih/unit, di tambah lagi baru baru ini kasus pungli dana Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) dimana diduga para oknum penyelengara kegiatan melakukan pengutipan melalui dana desa dari 82 desa se Pemko Subulussalam, dan juga terdengar kabar dari beberapa instansi pemerintahan lain di lingkup Pemko Subulussalam, padahal kegiatan FASI di Subulusalam telah di anggarkan di APBK th 2019.
“Kami meminta pihak Kejari untuk mengungkap kasus kolusi dan nepotisme yang telah meresahkan masyarakat Kota Subulussalam, ini tidak bisa dibiarkan, jangan ada korupsi berjamaah dengan merugikan uang rakyat,” Tegas Muzir.
Sekitar pukul 12.10 wib masa pun membubarkan diri dengan aman dan tertib di kawal ketat oleh pihak Kepolisian Kota Subulussalam. [Red/Muz]
