Oleh : JP, Relawan Sosial Kemanusiaan Pasbar
Banyak warga Sumatra Barat (Sumbar) terdampak akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap ke dua (06-19 Mei 2020) untuk memutus mata rantai penyebaran wabah pandemik covid-19.
Meskipun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap pertama selama empat belas hari, yang berlaku sejak tanggal 22 April 2020, telah berakhir.
Kini dilanjutkan dengan PSBB tahap II, di mana sejak Pemerintah Sumatera Barat resmi memberlakukan PSBB dan sesuai dengan keputusan pemerintah provinsi Sumbar, di mana saat itu menurut wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit bahwa masyarakat terdampak di luar penerima bantuan PKH dan BPNT akan menerima bantuan.
Untuk itu Nasrul Abit meminta kepada Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial, untuk mengirimkan data masyarakat calon penerima bantuan tersebut.
(berita tersebut resmi disebarluaskan oleh berbagai media secara transparan, nyatanya di lapangan hingga kini walaupun tahap kedua PSBB sudah mulai berakhir, namun masyarakat yang terdampak Covid-19 yang katanya akan mendapat bantuan selama tiga bulan, terhitung dari bulan April 2020, belum satupun terealisasi.
Bahkan di jorong Timbo Abu dan Mudik Simpang, Nagari persiapan Simpang Timbo Abu Kajai, kecamatan Talamau. ada dugaan pendataan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, hingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Beberapa warga yang di temui Rabu (06/05) mengatakan, tidak tahu kapan dan siapa yang melakukan pendataan itu.
Menurut masyarakat setempat, pendataan ala senyap tersebut, ternyata banyak keluarga mampu yang namanya terdata sebagai calon penerima bantuan.
Bahkan, nama kepala jorong Timbo Abu juga tertera di situ.
Semua itu diketahui saat Relawan Sosial Kemasyarakatan Pasbar ikut terlibat di dalam Tim untuk melakukan pendataan BLT Dana Desa, bagi keluarga/ masyarakat yang terdampak Covid-19.
Berdasarkan pemaparan Koordinator Relawan Sosial Kemasyarakatan, JP mengatakan bahwa dengan adanya Relawan Sosial di dalam Tim Pendata yang dibentuk berdasarkan aturan dari kementrian desa tersebutlah mereka melakukan Pendataan BLT Dana Desa secara transparan dan langsung, Tim yang dibentuk tersebut sengaja melibatkan banyak pihak,termasuk perangkat Nagari persiapan, Ninik Mamak, Bamus Nagari Kajai, relawan Satgas Anak Nagari, kader, semua terlibat.
Dan berdasarkan aturan dari kementrian desa. Kepala desa/walinagari bertindak sebagai Ketua Tim, dan ketua Bamus sebagai wakil ketua tim.
JP lebih jauh menuturkan, skhirnya Perangkat Nagari, Ninik Mamak, Relawan Satgas, serta Kader, ikut berjibaku sesuai kapasitas masing-masing.
Menurutnya Tim Data di Nagari persiapan Simpang Timbo Abu Kajai (STAK) Kecamatan Talamau, mengawali kerjanya mulai dari mengumpulkan fotocopy KK yang dijemput langsung ke rumah-rumah masyarakat, lalu dilakukan penilaian secara bersama di kantor Wali Nagari, sampai pada pengentrian data sebelum data tersebut di kirim ke Dinas Sosial Kabupaten Pasbar.
Semua dilakukan dengan suka-rela, walaupun SK tim pendata hingga kini tidak ada diterbitkan oleh Wali Nagari.
Melihat Kerja Tim yang transparan dan sunggguh-sungguh, pada titik ini masyarakat terlihat senang.
“Bukan perihal siapa yang akan mendapat, tetapi kerja nyata dan terbuka merupakan hal yang diinginkan masyarakat,” Tutur JP.
Ditambahkan JP lagi bahwa memang pekerjaan tim cukup berat.
Kepercayaan masyarakat terhadap Tim menjadi beban mental tersendiri, apa lagi mengingat aturan dari atasan yang bisa dikatakan plin-plan. kadang begini, begitu. Itu makanya Tim pendata BLT Dana Desa Nagari persiapan STAK bekerja sangat hati-hati.
Tim menjalani dan mengunjungi rumah masyarakat satu per satu, agar tidak ada yang tertinggal, data yang mereka peroleh dibahas dan dinilai kelayakan calon penerima bantuan dengan teliti.
“Tim sempat beberapa kali makan sahur di kantor wali nagari, kami semua merasa lega ketika pengentrian telah selesai dan dikirim ke Dinas Sosial,” Terangnya
Selang beberapa hari setelah semuanya dirasa selesai. Data final penerima bantuan BLT Dana Desa dikirim dari satu grup WA ke grup lainnya.
“Cerita ternyata belum usai, cerita baru segera dimulai, data yang keluar, kita tidak tahu dari mana sumbetnya, kok bisa banyak berbeda dengan data yang difinalkan bersama oleh Tim. aneh, nama-nama baru banyak muncul sebagai calon penerima, padahal nama – nama tersebut sebelumnya tidak ada,” Papar JP.
Menurutnya, saat Tim melakukan pengentrian data untuk bantuan BLT Dana Desa, lalu dikirim ke Dinas Sosial, keesokan harinya pihak Dinsos mengabarkan kalau banyak data yang dempet.
Diterangkan JP, berdasarkan informasi dari Kasi pemerintahan Nagari persiapan Simpang Timbo Abu Kajai, Dalisman menyampaikan bahwa ternyata banyak nama yang sudah masuk di data Provinsi, ikut juga terdata pada data BLT Dana Desa.
Sementara dikatakan JP, masih menurut Dalisman bahwa waktu pendataan untuk PSBB provinsi, pihaknya sebagai perangkat nagari saja tidak tahu-menahu dari mana sumber data itu mereka peroleh.
Di sisi lain, Tim juga mendapatkan kabar dari beberapa masyarakat tentang ketidak trasparansinya pendataan untuk Provinsi ini. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga setempat, Buyung Acai.
Menurut Hasan yang juga salah satu warga jorong Timbo Abu, mengatakan bahwa mereka sebagai masyarakat awam, tentu mereka tidak begitu paham bagaimana pola pendataan ini, dan warga heran mengapa banyak nama-nama masyarakat yang ekonominya bagus, tetapi terdata dan keluar sebagai calon penerima bantuan, “Bahkan ada juga yang berlatar belakang PNS, hingga nama Kepala Jorong pun tertera di data tersebut, kita sangat berharap bantuan ini tepat sasaran, seandainya, jika tidak semua masyarakat mendapat, setidaknya yang terdata sebagai calon penerima benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan yang membutuhkan, bukan data siluman, kita minta kepada pihak terkait segera memberikan penjelasan kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan ke gaduhan di tengah masyarakat,” Ucap Hasan.
Siapa yang memasukkan ? hingga nama suami dari perangkat Nagari persiapan STAK pun tertera di situ.
Pertanyaan demi pertanyaan dari masyarakat mulai berdatangan.
“Mulai dari yang memang tidak tahu, sebatas ingin tahu, sampai kepada yang sok tahu.
Tim pendata seolah paling bersalah di sini, harapan masyarakat sirna sudah, pupus bersama sindiran dan tuduhan, bahwa semuanya sama saja, di mana letak ketimpangan ini ? atau adakah misi tersembunyi, atau karena kekosongan nurani ? jangan kambing-hitamkan tim pendata, yang di pundaknya telah tertompang harapan banyak masyarakat,” Keluh JP.
Ditambahkan JP, seandainya nama-nama perangkat desa/nagari yang dimasukkan itu ada indikasi untuk kepentingan pribadi, jelas hal tersebut telah menyalahi aturan yang ada.
“Cukup hanya bulan suci Ramadan yang terasa beda dari biasanya karena dampak corona ini, jangan tambah iba hati masyarakat ekonomi lemah ini dalam menyambut hari yang Fitri nanti, sebab, sedikit bantuan dari pemerintah, itu akan menjadi penawar kegelisahan kaum papa, jangan rampas hak mereka dengan kuasa anda, jauhkan dirimu dari doa orang yang teraniaya, sebab doa mereka kebanyakan dikabulkan,” Ujar JP.
Menurutnya, sampai opini ini diturunkan, belum ada kejelasan dan klarifikasi dari Pj. Wali Nagari ataupun Kepala Jorong, tentang siapa yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini dan siapa siluman yang memanipulasi sistem pendataan untuk bantuan PSBB provinsi tersebut. [Zoelnasti]
