Membangun Ekosistem Pendidikan yang Berintegritas Melalui Internalisasi Nilai Antikorupsi

Foto Dokumentasi

Barometernews.id | Jakarta, – Kasatgas Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sari Angraeni mengatakan, pendidikan di negara ini sudah tergolong mapan dengan berbagai strategi yang ada. Begitu juga dengan pendidikan karakter dengan konsep yang dilengkapi dengan pendidikan antikorupsi.

“Karenanya, KPK bersinergi dengan Kemendikbud, Kemenag dan beberapa institusi lain untuk melengkapi pendidikan yang sudah mapan tersebut dengan pendidikan antikorupsi, sehingga internalisasi nilai kepada peserta didik terjalin dengan nilai integritasnya,” ungkap Sari dalam kegiatan Audiensi Calon Kepala Sekolah Berintegritas se-Jawa Barat, Jumat (7/10).

Bacaan Lainnya

Lanjutnya, ternyata tidak cukup hanya dengan internalisasi nilai saja, karena peserta didik ini harus mendapat pengalaman positif saat mereka menempuh pendidikan. Hal tersebut bertujuan supaya peserta didik mendapat contoh nyata dari para tenaga pengajar untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dapat menjadi role model.

“Jadi kita tidak dapat melihat nilai antikorupsi pada peserta didik, kalau peserta didik masih melihat banyak korupsi disektor pendidikan. Maka tidak akan mungkin terjadi peserta didik yang berintegritas kalau ekosistemnya tidak menunjukan hal tersebut,” terang Sari.

Dia menambahkan, harapannya dengan intervensi dua hal tersebut yaitu internalisasi nilai dan ekosistem yang dibentuk untuk berintegritas, saat peserta didik menyelesaikan studinya, mereka dapat menjadi peserta didik dan warga negara yang berintegritas. Integritas disini adalah orang yang memahami atau selaras tindakan perbuatannya dengan nilai-nilai kebajikan secara universal.

Audiensi Calon Kepala Sekolah Berintegritas se-Jawa Barat yang dilaksanakan di Auditorium Randi Yusuf Gedung ACLC KPK ini dihadiri Ketua Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK KBJB) Evi Shaleha, Perwakilan Pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Barat, dan 92 peserta calon Kepala Sekolah tingkat SMA se-derajat se-Jawa Barat.

Ketua Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK KBJB) Evi Shaleha juga menyampaikan, Bimtek untuk para calon Kepala Sekolah ini bertujuan dalam kerangka melaksanakan serta mewujudkan ekosistem pendidikan yang berintegritas di sekolah. Dengan harapan para peserta termotivasi dalam melakukan antikorupsi dan juga membuka peluang untuk dapat menjadi penyuluh antikorupsi sebagai bagian dari KPK. Tujuannya kesini dalam rangka menguatkan dan memotivasi diri kami, dan terima kasih sudah menerima kedatangan kami.

“Kami juga berterima kasih kepada KPK sudah bisa menerima audiensi ini, dan sebagai informasi tambahan bahwa ke-92 calon Kepala Sekolah tingkat SMA se-derajat se-Jawa Barat ini adalah hasil seleksi tahun 2021 dari 1400 lebih peserta calon Kepala Sekolah,” ungkap Evi menutup sambutannya. [BHM-KPK RI]

Pos terkait