Paripurna DPRD Minta Bupati Pasaman Barat Berhentikan Kabid Bina Marga

Foto Dok. Kantor Dinas PUPR Pasaman Barat

Barometernews.id | Pasbar, – Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Pahrizal Hafni ketika usai sidang paripurna di DPRD, Selasa (30/06) di gedung DPRD Pasaman Barat kepada Insan Pers mengatakan DPRD telah meminta kepada Bupati Pasaman Barat agar memberhentikan Kepala Bidang Bina Marga Bambang Sumarsono karena  jarang masuk kantor.

Hal itu menurut Pahrizal disampaikan saat memberikan tanggapan Laporan Kegiatan Pertanggung jawaban Bupati Pasaman Barat tahun 2019.

Bacaan Lainnya

“DPRD meminta secara tegas kepada Bupati Pasaman Barat untuk memberhentikan atau menonjobkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Bambang Sumarsono,” Ujarnya

Foto Sidang Paripurna DPRD Pasbar

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Komisi III DPRD Pasaman Barat, H. Baharuddin R, MM. Menurut Niniak Bahar, sapaan akrabnya, hal itu terkait sejumlah temuan dari Komisi III saat melakukan sidak atas kinerja Kepala Bidang Bina Marga itu tahun 2017, 2018 dan 2019.

DPRD khususnya Komisi III yang dipimpinnya saat melakukan inspeksi mendadak, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan terhadap kinerja Kepala Bidang Bina Marga Bambang Sumarsono, bahkan yang bersangkutan ternyata jarang masuk kantor.

“Komisi III memberikan waktu selama satu bulan kepada Bupati untuk mengambil langkah dan kebijakan terhadap yang bersangkutan. Jika tidak ditindaklanjuti maka Komisi III akan membawa masalah itu keluar institusi pemerintah,” Terang Bahar.

Foto Penyerahan Rekomendasi Paripurna oleh Ketua DPRD kepada Bupati Pasbar

Terkait hal tersebut maka DPRD  meminta agar kepala daerah mengambil kebijakan dan tindakan tegas terhadap jabatan maupun hasil pekerjaan Kepala Bidang Bina Marga tersebut.

Ditambahkan Niniak lagi masalah itu terungkap saat DPRD Pasbar pada Kamis, 25 Juni lalu melakukan rapat dengan Dinas PUPR untuk meminta keterangan terkait kegiatan  Dinas PUPR, di mana dalam rapat tersebut Kepala Dinas dan tiga Kepala Bidang hadir, kecuali Kepala Bidang Bina Marga yang banyak memegang jabatan malah tidak hadir.

Saat Komisi III meminta data pekerjaan yang menjadi hutang belanja, data pekerjaan yang dikenakan denda penambahan waktu, data kegiatan Bina Marga Tahun  2019, 2018 dan 2017 namun Kepala Dinas tidak bisa memberikan, karena Kabid Bina Marga tidak hadir, bukan itu saja, akhirnya terungkap bahwa yang bersangkutan ternyata jarang masuk kantor, hal itu berdasarkan keterangan Kepala Dinas PUPR Henny Ferniza yang mengakui Kepala Bidang Bina Marga jarang masuk kantor dan hal itu bisa dibuktikan dari absensi.

Diterangkan Ketua Komisi III berdasarkan pengakuan Kepala Dinas, bahwa yang bersangkutan telah lima kali ditegur baik lisan maupun tertulis bahkan sudah dilaporkan ke Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Namun sampai saat ini belum ada tindakan dan sanksi diberikan.

“Memang saat kita inspeksi mendadak di Dinas PUPR terbukti yang bersangkutan jarang masuk kantor ini sangat aneh, kenapa tidak masuk kantor sementara kegiatan banyak, ditegur baik lisan maupun tertulis oleh Kepala Dinas juga tidak mempan, ada apa ini ?” Ujar Bahar.

Pihaknya menemukan kegiatan Bina Marga mencapai Rp124 miliar lebih, tahun 2018 sebesar Rp108 miliar lebih dan 2019 sekitar Rp99 miliar lebih. Secara total anggaran di Bina Marga tiga tahun itu mencapai Rp331 miliar dengan realisasi Rp275 miliar lebih.

“Anggaran yang begitu besar yang ada di Bina Marga, karena kondisi yang bersangkutan  jarang masuk kantor, maka pantas saja realisasinya rendah karena pelayanan tidak maksimal,” Ujar Niniak Bahar.

Ditambahkannya lagi, karena pihaknya sudah memiliki data pekerjaan yang ada pada Bina Marga makanya perlu dilakukan cek fisik karena banyak kejanggalan.

Diterangkan Niniak Bahar lagi, bahwa bagi DPRD, Permasalahan pokok pada Bidang Bina Marga sekarang adalah Pejabat Pengguna anggaran atau Kabid Bina Marga, karena tidak dapat memberikan keterangan dan data yang lengkap tentang pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya atas penggunaan anggaran lebih dari 300 Milyar selama 3 tahun ber turut-turut tersebut.

“Dana 300 M bukan sedikit dan harus dilihat secara Pertanggung jawaban dalam bentuk Administrasi dan fisiknya.”

Untuk mendapatkan data guna dilakukan pengecekan, ini yang tidak dapat diberikan karena yang bersangkutan jarang masuk kantor hal ini diketahui dari Absensi kehadirannya. Setelah ditelusuri dari Absensi ternyata memang demikian.

Ketika Komisi III akan melaksanakan cek fisik hasil pekerjaannya di lapangan, komisi III tidak bisa mendapatkan keterangan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan berjalan hampir tiga tahun. Ada apa kok pegawai dengan tanggung jawab uang sebesar itu bisa aman saja, walaupun sudah dilaporkan kepada atasan yang bersangkutan, ujar Niniak lagi.

Kesimpulan saat ini kita akan telusuri hasil kegiatan atas proyek yang telah menelan biaya ratusan Milyar ini, dan untuk yang bersangkutan kita tunggu putusan Bupati, karena Pimpinan DPRD telah membuat putusan dalam Paripurna.

Selain disampaikan saat sidang paripurna DPRD, juga Komisi III yang membidangi Dinas PUPR memberikan waktu satu bulan kepada Bupati Pasaman Barat untuk menonjobkan Bambang Sumarsono,” Terang Ketua Komisi III.  [Zoelnasti]

Pos terkait