Barometernews.id | Pasbar, – Pembangunan lanjutan Pondok Bersalin Desa (Polindes) di dusun Sumber Sari Kejorongan Pujorahayu, walaupun sudah selesai, ternyata menyisakan masalah. Demikian laporan lisan maupun tertulis dari masyarakat yang disampaikan ke Badan Musyawarah Nagari (Bamus), yakni terkait salah satu program fisik Pemerintah Nagari (Pemnag) Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, tahun 2022 lalu.
Menurut Ketua Bamus Koto Baru, Rozi Ahmadi yang didampingi oleh Wakil Ketua, Muslih Hidayat menyampaikan, pembangunan lanjutan Polindes tersebut kini sudah 100 persen selesai, bahkan sudah diserah terimakan.
“Polindes sekarang sudah selesai dan sudah diresmikan penggunaannya, namun berdasarkan adanya laporan dari proses pengerjaan lanjutan gedung polindes tersebut kini menyisakan permasalahan,” terangnya saat diwawancarai di Kantor Bamus, Senin (20/2)
Ia mengatakan bahwa pembangunan Polindes bukan tertunda, tapi berdasarkan adanya laporan atau Surat pernyataan yang di buat oleh kepala tukang, Supardi dan Seketaris TPK, Sri Rahayu Indah yang ditujukan kepada Bamus, ternyata diduga masih menyisakan masalah.
Pasalnya, berdasarkan laporan kepala tukang, tukang atau pekerja, dalam proses pengerjaan lanjutan gedung Polindes di dusun Sumber Sari kejorongan Pujorahayu, sebelum dilaksanakan pekerjaan, telah dilakukan negosiasi terkait upah kerja dengan ketua TPK.
Adapun negosiasi tersebut yakni dari mulai penggalian pondasi sampai serah terima kunci dengan anggaran Rp35.000.000, demikian juga penambahan upah pembuatan kamar mandi disepakati senilai Rp500.000 dan upah mengecat disepakati Rp150.000. Selanjutnya setelah proses tahap 1 selesai, dilanjutkan pekerjaan penimbunan dan pondasi keliling senilai Rp4.000.000.
Namun menurut laporan tersebut, negosiasi yang telah disepakati, hingga kini tidak berjalan, sebab terkait upah tim TPK yang diterima oleh seketaris baru sebesar Rp1.500.000, dan anggota TPK baru menerima upah senilai Rp1.500.000.
Sementara berdasarkan laporan yang diterima dari para tukang tersebut, Ketua TPK menjanjikan akan segera melakukan proses pembayaran sisanya, namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan.
Masih berdasarkan laporan yang diterima oleh Bamus tersebut, disampaikan saat pekerjaan lanjutan berjalan, ternyata terjadi kekurangan material pembangunan, hingga dengan adanya kekurangan material pembangunan tersebut, terpaksa TPK memakai material milik warga (bapak Wanto) sebanyak 2 trip mobil.
“Namun sampai saat ini material tersebut baru dikembalikan sebanyak 1 mobil,” jelasnya.
Demikian antara lain keluhan tukang yang disampaikan secara tertulis oleh kepala tukang, Supardi dan Seketaris TPK, Sri Rahayu Indah kepada Bamus.
Ditambahkan oleh Ketua Bamus, bahwa laporan yang diterima dari pihak pekerja dan sekretaris tersebut, intinya mereka meminta lembaga Bamus untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.
Ketua Bamus Koto Baru yang didampingi oleh anggota Bamus juga membeberkan, jumlah dan sumber anggaran untuk pembangunan lanjutan Polindes tersebut yakni Rp209.767.000, juta dari Dana Desa (DD).
“Di dalam RAB pembangunan lanjutan gedung Polindes di Pujorahayu dengan pagu dana
Rp209.767.000, termasuk untuk upah pekerja, upah tukang dan upah kepala tukang sebesar Rp56.955.400. Sedangkan untuk honor Ketua TPK Rp4.148.000, honor seketaris Rp3.600.000. Honor anggota Rp2.549.000,” jelasnya.
Dikatakannya, tapi mengapa hingga kini terkait upah tim TPK yang diterima oleh seketaris hanya sebesar Rp1.500.000, dan anggota TPK baru menerima upah senilai Rp1.500.000.
“Ada apa ini? seharusnya semua sudah selesai berdasarkan negosiasi yang disepakati,” tanya Ketua Bamus.
Ketua Bamus dan seluruh anggota Bamus berharap, semoga pihak terkait dapat segera menyelesaikan permasalahan tersebut, sebab Polindes ini pembangunannya dilanjutkan adalah untuk mempermudah masyarakat khususnya ibu hamil yang ingin bersalin, agar tidak perlu pergi jauh-jauh untuk bersalin, bukan menyisakan masalah kepada pekerjanya, tutup Ketua Bamus. [Tim]
