Barometernews.id | Banda Aceh,- Majelis Pendidikan Aceh (MPA) mengadakan Seminar Hasil Monitoring Isu – isu pendidikan Aceh, pada tanggal 10 Desember 2019.
Seminar ini dihadiri oleh Ketua MPA Prof. Abdi A. Wahab, dua wakil ketua Ir. T. Said Mustafa dan Dr. Anas M. Adam, serta para anggota MPA, serta Kepala BPSDM Drs. Syaridin dan unsur-unsur instansi terkait lainnya, juga para kepala sekolah dan guru SMA, MA dan SMK.
Acara monitoring isu isu pendidikan Aceh ini diisi oleh dua narasumber, yaitu Drs. Syaiful Bahri, M.Pd, anggota MPA sekaligus dosen Bimbingan dan Konseling (BK) pada FKIP Unsyiah, dan Dr. Safrilsyah.
Diskusi dalam seminar ini mengarah kepada rekomendasi perlunya mencukupkan kebutuhan guru BK, menyediakan fasilitas yang diperlukan di tingkat satuan pendidikan, dan bahkan menyediakan fasilitas cyber-councelling mengikuti perkembangan zaman.
Dari hasil seminar monitoring tersebut masih banyak terdapat satuan pendidikan sekolah serta pembuat kebijakan pendidikan di Aceh yang mengabaikan pentingnya peran guru bimbingan dan konseling dalam membentuk karakter anak didik dan memotivasi belajar di kalangan anak didik.
Drs. Syaiful Bahri, berbicara tentang Permasalahan Sekitar Guru Bimbingan Konseling di jenjang sekolah SMA/MA/SMK di Aceh.
“Ada kesalahpahaman tentang guru Bimbingan Konseling (BK) selama ini. Guru BK dipandang sebagai guru yang menyelesaikan masalah-masalah anak-anak yang tidak disiplin. Padahal guru BK mempunyai peran besar dalam membentuk karakter anak-anak didik, tidak sebatas mengatasi masalah anak nakal, melainkan perannya sangat krusial dalam membimbing anak didik agar sukses dalam belajar, ini erat hubungannya dengan pembinaan karakter, termasuk untuk anak-anak yang bermasalah di sekolah. Namun, banyak sekolah kekurangan guru BK dan fasilitas yang dapat digunakan sangat minim, Sehingga Bimbingan dan Konseling tidak efektif,” ujar syaiful Bahri.
Ia juga menambahkan kurangnya perumusan para guru BK dalam menjalankan tugas mereka, baik pelaksanaan konseling maupun rumusan instumen yang dianggap sangat perlu untuk ditetapkan.
“Selain itu, sebagian mereka juga tidak melaksanakan tugas secara efektif. Misalnya, sebagian guru BK tidak membuat rumusan instrumen yang diperlukan. Konseling yang semestinya berlangsung dua arah, tapi lebih sering dilangsungkan secara individual dan searah. Banyak sekolah kekurangan guru BK, bahkan satu orang guru BK terpaksa melayani hingga 500 siswa, padahal menurut ketentuan semestinya maksimum yang dilayani adalah 150 siswa. Belum lagi, ada guru BK yang tidak mempunyai latar belakang kompetensi sebagai guru BK,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut Dr. Safrilsyah, mengharapkan peran guru yang semestinya menjadi panutan bagi siswa didiknya, dimana bimbingan guru sangat diperlukan apalagi di era 4.0 sekarang ini, maka dari itu profesionalisme guru BK sangat menentukan kesuksesan anak didik mereka.
“Guru BK semestinya menjadi teman siswa dan menjadi leader panutan bagi siswa. Selain itu, profesionalisme guru BK sangat menentukan keberhasilan anak didik. Bimbingan sangat penting dalam era destruksi dan era Industri 4.0 sekarang ini. Aksesibilitas anak-anak terhadap teknologi informasi dewasa bukan untuk dihambat, tapi untuk dibimbing, sehingga generasi milenial yang terekspos dengan perkembangan informasi yang sangat dinamis, tidak terjerumus kepada hal-hal negatif. Melainkan, mereka harus diarahkan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Penggunaan HP sebenarnya bukan untuk dilarang, karena pembatasan penggunaan di sekolah atau satuan pendidikan, tidak serta merta mereka tidak dapat mengakses informasi melalui internet. Tapi karena kurang bimbingan, yang sering muncul ke permukaan adalah hal-hal negatif saja”, ungkap Safrilsyah.
Selain itu, para Kepala Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah dapat memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan guru BK dan pentingnya peran guru BK dalam meningkatkan mutu lulusan, khususnya dalam aspek keefektifan dalam pendidikan. (Red/AnitaSari).
