Pinjaman Pemerintah Naik? No Problem Asal Jelas

Foto Dokumentasi

Oleh: DR. Basuki Ranto

Dosen Pascasarjana Universitas Suropati

Bacaan Lainnya

Artikel dengan judul “UTANG PEMERINTAH NAIK UNTUK MENUTUP DEFISIT ANGGARAN” pada tanggal 26-04-2022 di barometernews.id, ternyata banyak dibaca dan ditanggapi dengan memberikan masukan pemikiran, salah satu diantaranya adalah  seorang mantan pejabat eselon satu di BPKP dan sudah barang tentu piawai dalam hal yang terkait dengan Akuntansi Keuangan Negara dan Audit Keuangan Negara.  Beliau adalah teman saya atau kalau boleh disebut kakak  saya karena usianya lebih tua dari saya, beliau adalah Sobirun Ruswandi (SR) orang jawa yang penampilannya halus, sopan bersahaja dan pinter serta humble. SR adalah seorang akuntan lulusan STAN dan melanjutkan kuliah di Amerika Serikat guna menyelesaikan Master Bisnis Administration (MBA), sehingga tidak diragukan lagi kemampuannya baik dalam profesi dan pengalaman yang sangat mumpuni.

Pemikiran-pimikiran beliau sungguh konstruktif dan realistis maka boleh jadi disebut pemikir realistis yang positif. Saya pernah satu pekerjaan dengan beliau disebuah BUMN Persero di organ komisaris dimana beliau berada di komite audit, sehingga saya tahu betul bagaimana kapasitas SR.

Setiap hari kami tetap berkomunikasi melalui WA, biasanya saya menulis Mutiara Pagi dengan berbagai topik secara rutin dan SR selalu memberi umpan balik. Demikian halnya ketika artikel saya dipublish di media maka SR selalu memberikan tanggapan dan masukan. Khusus untuk judul tulisan ini SR memberikan tanggapan dan secara utuh saya sampaikan dalam tulisan ini sebuah tanggapan dan masukan yang lebih lanjut akan dibahas secara substantif.

Berikut ini tanggapan dan masukan SR seperti berikut ini:

“Wa’alaikumsalam … excellent writing pak Bas, tentu mencerahkan bagi orang² yang selalu mempermasalahkan ‘utang’ setidaknya dapat membuat perspektif berpikir mereka proporsional.

Saya sendiri rasanya tergolong orang yang berpandangan ‘no problem’ dengan utang, sepanjang perolehannya terkendali dengan parameter yang dipercayai layak dijadikan sandaran, dan di sisi lain penggunaannya produktif serta hemat (economy), efisien, dan efektif. Biarpun kadang menemukan tulisan yang rasional “menolak” utang (kalaupun konotasinya tidak menyerang pihak lain dan tidak ada bau²nya politik), pandangan saya tetap tidak berubah.

Bahkan apabila Negara dianalogikan dengan perusahaan, maka menurut saya utang malah merupakan sebuah kebutuhan.

Jika sebuah perusahaan ingin cepat menjadi lebih besar, maka dengan hanya menggunakan modal sendiri mustahil keinginan itu dapat diwujudkan selain hanya dapat berkembang lambat bak kecepatan beringsutnya siput. Pelanggaran terhadap acid test ratio,  current ratio, dan rasio solvabilitas menjadi tidak penting jika utang benar-benar dibelanjakan perusahaan terutama menjadi cost untuk membangun atau memperoleh aset-aset produktif yang dapat mengakselerasi peningkatan future revenue dan income perusahaan. Apalagi jika bagian yang dibelanjakan sebagai expenses juga terjaga kehematan efisiensi dan efektivitasnya.

Begitupun bagi sebuah Negara, meskipun pemerintahannya tidak profit motif melainkan nirlaba dan orientasinya menghasilkan se-besar-besarnya output dan outcome bagi rakyatnya, menurut saya sama halnya. Karena itu faktual dapat dilihat bahwa negara-negara maju seperti a.l Jepang, Italia, AS, Kanada, dan Perancis memiliki utang yang secara teori dan juga secara parameter dari lembaga-lembaga ekonomi keuangan internasional jauh melampaui ambang batas keamanan. Mungkin mereka juga berpijak bahkan menjadikan konsep ‘high risk high revenue’ sebagai strategi.

Terus terang saya kagum pada Presiden Jokowi. Dengan latar belakang akademik hanya insinyur Kehutanan dan pengalaman berbisnis mebel, visioner dan berani melakukan langkah-langkah besar, meski sadar akan risiko tidak populer, dikonter oleh para ahli ekonomi pembangunan dan ahli ekonomi makro dan juga para awam, bahkan dibully oleh para maniac ujub. Beliau tidak beringsut selain tetap fokus membangun berbagai infrastruktur walaupun harus ‘berutang’ dan tahu hasilnya tidak bisa dipanen di masa pemerintahannya. Kelihatannya tekad beliau lebih pada keinginan meletakkan fondasi bagi pembangunan di berbagai bidang, utamanya ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, demi terwujudnya Indonesia maju yang adil dan makmur. Tidak masalah kapan itu dapat terwujud. Jika ada infrastruktur yang sudah jadi dibangun tetapi belum tampak manfaatnya lantaran kelesuan ekonomi dan penurunan drastis aktivitas lain masyarakat akibat pandemi, bahkan ada yg menganggapnya mangkrak, itu juga tidak masalah. Tunggu nanti ketika negeri ini sudah keluar dari keterpurukan akibat covid-19 dan juga berhasil menangkal ekses negatif perang Rusia-Ukraina, diharapkan berbagai kritikan mendapatkan jawabannya.

Menurut saya dari pada sibuk mempermasalahkan makin membesarnya utang Pemerintah/Negara, para pengritik sebaiknya mengalihkan pencermatannya pada sisi belanja yang didanai utang itu, seberapa besar output yang dihasilkan begitu juga outcome yang dapat dipetik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Disamping itu bantulah Pemerintah mengatasi serangan-serangan para maniac korupsi, orang-orang sakit hati politically, orang-orang sakit hati krn kehilangan upeti dr Petral Freeport Newmont Blok Rokan, Blok Mahakam dll, para obligor BLBI yang sakit hati karena asetnya disita Negara, para pebisnis serakah dan jahat dan lainnya, jika memang punya niat baik dan bukan malah menjadi corong para perongrong Pemerintah itu. Jika Negara berhasil menaklukkan para pecundang itu maka niscaya pembangunan di segala bidang, kemapanan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat bakal dapat lebih mudah dan lebih cepat diwujudkan, dan semakin nyata menandai adil makmur di negeri ini.

Ini sekedar sharing pandangan atau bahkan angan-angan semata pak Bas, tentu bobot dan bahasanya jauh dari nilai intelektualitas seperti halnya tulisan-tulisan pak Bas. Matur nuwun”.

Demikian tanggapan dan pandangan SR atas artikel tersebut, dan menurut saya cukup realistis dan optimis tanpa dibumbui kepentingan politik atau rasa berseberangan. Beliau mengakui sepak terjang Joko Widodo sebagai Presiden RI yang saat ini sudah masuk tahun ketiga periode kedua dengan mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan target pemerataan dengan prioritas infra struktur pembuatan jalan tol, jembatan dan sarana angkutan untuk mempermudah dan mempercepat interaksi antar daerah dan pulau guna percepatan distribusi barang dan jasa.

Dari apa yang disampaikan oleh SR ada tiga hal yang perlu diurai lebih lanjut yaitu pertama utang naik hingga tembus Rp. 7.000 trilliun lebih “no problem” toh masih berada dibawah ketentuan yang berlaku maksimal 60 % dari PDB. Kedua adalah pinjaman tersebut berasal dari mana sumbernya dan yang ketiga adalah untuk apa pinjaman tersebut digunakan, apakah memberi manfaat jangka panjang atau tidak. Selanjutnya akan diuraikan dalam bahasan berikutnya sebagai bagian penjelasan atas beberapa hal dimaksud kawan saya SR.

Sumber pinjaman

Dalam suatu negara untuk  menutupi defisit Anggaran sangat dimungkinkan untuk dipenuhi dari utang, namun perlu dipertimbangkan prinsip efisien dalam hal mencari sumbernya, artinya adalah apakah pinjaman tersebut akan menimbulkan biaya atau beban yang mahal melainkan harus diperhitungkan cost of capital secara cermat dan cerdas dengan pendekatan financial cost dengan menggunakan formulasi rumusan yang tepat.

Dalam bisnis sebuah perusahaan sebagaimana kita ketahui terdapat dua sumber pendanaan yang bisa digali untuk memenuhi kebutuhan aktivanya yaitu sumber yang berasal dari luar (pinjaman). Sementara pinjaman bisa dalam bentuk jangka pendek (Short term debt) dalam current liabilities dan jangka panjang (long term liabilities) dalam bentuk pinjaman Obligasi, hipotek dan Kredit Investasi jangka panjang. Semua bentuk pinjaman tersebut akan melekat didalamnya biaya atas modal (cost of capital) yang harus dibayarkan secara tetap.

Sedangkan modal sendiri biasanya berbentuk modal saham (capital stock), saldo laba yang ditahan (retained earning) dan dana cadangan. Untuk kebutuhan membiayai kebutuhan aktiva tetap dan investasi perusahaan akan mencari sumber dana dengan pinjaman yang tentu saja perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu likuiditas perusahaan.

Untuk memperoleh pinjaman baik dari perbankan ataupun pemilik modal lainnya tentu tidak mudah karena setidaknya diperlukan sebuah kepercayaan dan keyakinan bahwa pinjaman ini akan memberikan manfaat terhadap peningkatan Omzet yang pada gilirannya akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi (Return On Investment/ROI) yang berasal dari kemampuan menghasilkan laba (profit) dari hasil operasi.

Mencari pinjaman bukan perkara yang mudah sehingga bagi pemberi pinjaman perlu kehati-hatian (prudent) sehingga bisa diyakini bahwa pinjaman yang diberikan akan dimanfaatkan dengan baik sesuai tujuan dan mampu menghasilkan return dalam gambaran rate of return yang akan ditentukan oleh tingkat profit yang dihasilkan. Gambaran keuntungan jangka panjang menjadi bagian pertimbangan untuk menentukan kemampuan membayar kembali ( repayment capacity) baik berupa bunga dan angsuran. Oleh karenanya untuk memperoleh keyakinan baik dilihat dari ketaatan, prospek, tingkat kemampuan membayar, modal yang dimiliki dan jaminan diperlukan serangkaian proses analisis melalui setidaknya lima C : Caracter, capital, collateral, condition dan capacity plus aspek lainnya dikaitkan dengan kemampuan mengelola organisasi atau entitas bisnis.

Dalam analisis diperlukan seorang analys yang kapabilitasnya mumpuni tajam, cermat, memiliki pengalaman yang komprehensif sehingga bisa memberikan gambaran yang utuh dan terpercaya atas semua unsur mulai dari caracter, capital, collateral, condition dan capacity mampu teruji dengan jelas  yang pada akhirnya mampu menentukan return dan repayment capacity sebagai dasar mengambil keputusan pinjaman diterima atau ditolak (yes atau no).

Demikian halnya dalam hal mencari sumber pendanaan berupa utang pemerintah diperlukan sebuah skema pinjaman yang lengkap selain diperlukan analisa tentang kemampuan suatu negara untuk membayar kembali bunga dan angsuran pokoknya .

Sumber pendanaan pemerintah komposisinya terdiri dari: pinjaman Pemerintah 87,88% SBN dan 12,12% pinjaman dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pinjaman SBN besarnya Rp.6.164,2 trilliun terdiri dalam bentuk Rupiah sebesar 4.901,66 trilliun (70,07%) dan dalam bentuk Mata Uang Asing (MUA) sebesar Rp1.262,53 trilliun. Baik SBN domestik maupun valas, masing-masing terbagi menjadi dua, yakni dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp 850 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp 13,27 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 837,11 triliun.

Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 294,36 triliun, pinjaman multilateral Rp 499,09 triliun, dan commercial banks Rp 43,66 triliun. Terjadi perkembangan utang pemerintah era pemerintahan Joko Widodo yang cukup fantastis sejak menjadi Presiden  hasil Pemilu tahun 2014 yang merupakan pinjaman untuk menutup defisit anggaran.

Pinjaman tersebut harus dijaga kemanfaatannya . Sekalipun pinjaman Pemerintah sudah mencapai lebih dari tujuh ribu trilliun maka harus dipastikan jelas pemanfaatannya.

Mengapa Sumbernya Pinjaman

Untuk membiayai kebutuhan belanja investasi maupun defisit anggaran tidak  lain adalah dari pinjaman karena sumber dana sendiri tidak mampu untuk mengatasi kebutuhan tersebut.

Kajian yang matang, sambungnya, akan diperlukan sebuah studi dan kajian yang lengkap untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol minimal memakan waktu satu tahun: mulai dari aspek legal berupa regulasi, lahan, pasar atau pengguna jalan, finansial, hingga pengembangan wilayah sekitar untuk menumbuhkan perekonomian.

Kajian yang matang tersebut diperlukan untuk meyakinkan bahwa proyek tersebut menjanjikan dan menghasilkan return yang baik dan sekaligus digunakan sebagai rekomendasi dan daya tarik investor. Inilah pentingnya studi yang komprehensif, karena proyek yang minim studi menjadikan investor tidak akan tertarik untuk mendanai.

Untuk membiayai kebutuhan tersebut tak pelak lagi dipastikan akan dipenuhi dari pinjaman yang sudah barang tentu akan menambah akumulasi utang atau bentuk pinjaman, namun yang pasti harus jelas returnnya seperti yang dipesankan oleh sahabat saya SR.

Analisis investasi yang komprehensive sangat diperlukan agar investasi dapat menarik perhatian investor. Namun pembangunan jalan tol di Indonesia, minim studi sehingga kurang diminati investor.

Itu penyebab mengapa mayoritas pembangunan jalan tol di Indonesia paling besar dibiayai oleh utang dan kas negara apalagi alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dipastikan berasal dari pinjaman sehingga akumulasi pinjaman akan terus meningkat. Apapun bentuk pinjamannya yang penting mampu menghasilkan return yang menguntungkan dari sisi finansial dan dari ekonomi mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional sebagai mana dipesankan oleh teman saya SR.

Penggunaan Dana Pinjaman

Meningkatnya utang pemerintah tentu saja berkait dengan kebutuhan  penggunaan untuk menutup defisit anggaran. Begitu ekspansif pembangunan prasarana jalan tol yang dibangun di era Presiden Joko Widodo dalam rangka mempercepat arus distribusi barang antar daerah dan pemerataan pembangunan antara wilayah barat dan timur. Defisit juga ditengarai adanya pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) dan ditambah dengan anggaran untuk mengatasi Pandemi Covid 19 yang banyak memakan energi dan biaya merupakan penyebab terjadinya defisit.

Sejak awal masa kepemimpinan Presiden Jokowi sampai Februari 2022, berdasar data dari Kementerian PUPR ada 36 ruas jalan tol baru yang selesai dibangun dan beroperasi dengan panjang total 1.569,17 km, yaitu: Ruas Cikampek–Palimanan: 116,75 km (2015); Gempol–Pandaan: 13,61 km (2015); Pejagan–Pemalang: 57,50 km (2016); Akses Tanjung Priuk: 11,40 km (2017). Selanjutnya untuk ruas Bekasi–Cawang–Kp Melayu: 8,40 km (2017), sementara untuk wilayah Jawa Timur terdapat ruas Gempol–Pasuruan : 34,50 km (2017), sedangkan ruas lain adalah Soreang Pasir Koja: 8,15 km (2017); kemudian ruas Palembang–Indralaya: 21,58 km (2017), sementara di ruas berikutnya adalah Medan–Binjai: 17,67 km (2017); kemudian ruas Medan–Kualanamu–Tb Tinggi: 62,11 km (2017); berikutnya ruas Depok–Antasari: 12,10 km (2018), di Jawa Tengah terdapat ruas Pemalang–Batang: 39,20 km (2018); Semarang–Batang: 75,00 km (2018); Solo–Ngawi: 90,12 km (2018); Ngawi–Kertosono: 87,05 km (2018) dan di Jawa Barat terdapat ruas Ciawi–Sukabumi: 15,35 km (2018).

Untuk jalur Lampung terdapat ruas Bakauheni–Terbanggi Besar: 140,41 km (2018). Jalur lainnya adalah ruas Kunciran–Serpong: 11,1,4 km(2019), untuk selanjutnya Jalan Layang MBZ: 38,00 km (2019), sementara ruas Pasuruan–Probolinggo: 31,30 km (2019) dan Pandaan–Malang: 38,46 km (2019). Ruas berikutnya Tbgi Besar–Kayu Agung: 189,40 km (2019) dan Balikpapan–Samarinda: 97,27 km (2019). Selain itu juga ruas Cimanggis–Cibitung Seksi 1: 2,75 km (2020), dan Krian–Legundi–Bunder: 29,00 km (2020) kemudian Kayu Agung–Kramasan: 37,62 km (2020). Di Aceh ada ruas Sigli Banda Aceh: 29,52 km (2020), kemudian ada ruas Pekanbaru–Dumai: 131,69 km (2020), kemudian ruas Manado–Bitung: 39,78 km (2020), selanjutnya ada ruas Serpong–Cinere Seksi 1: 6,51 km (2021)dan berlanjut ke ruas Cengkareng–Kunciran: 14,19 km (2021),  selain itu juga ruas Cibitung–Cilincing Seksi 1: 2,65 km (2021) dan juga ruas Kelapa Gading–Pulo Gebang: 9,29 km (2021). Pada tahun yang sama juga ruas Serang–Panimbang Seksi 1: 26,50 km (2021) yang kemudian ruas Cileunyi–Pamulihan: 11,40 km (2022) serta ruas Binjai–Langsa Seksi 1: 11,80 km (2022).

Proyek infrastruktur merupakan prioritas utama Presiden Jokowi sejak memimpin pada 2014 silam. Selama tujuh tahun, Jokowi pun mengaku berhasil membangun jalan tol di Indonesia sepanjang 1.900 kilometer — jauh lebih banyak jika dibandingkan pembangunan selama 40 tahun terakhir yang hanya 780 kilometer.

Mulai tahun 2014 itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol di berbagai wilayah, ada trans Sumatra, trans Kalimantan dan lain sebagainya.

Selanjutnya bagaimana pengoperasian terhadap jalan tol yang terbangun tersebut apakah cukup efektif dalam arti sesuai dengan perhitungan akupansi penggunaan jalan tersebut maksimal atau sebaliknya justru masih ada yang sepi.

Sesungguhnya setiap investasi yang menggunakan dana dari pinjaman harus dilakukan study kelayakan yang komprehensive termasuk penilaian investasi untuk menentukan proyek tersebut menguntungkan (favorable) atau sebaliknya tidak menguntungkan atau justru rugi (unfavorable). Penilaian bisa dilakukan melalui beberapa methode penilaian diantaranya: Net Present Value (NPV), Pay Back Periode (PBP), Internal Rate of Return (IRR), Avarage Rate of Return (ARR) atau kombinasi melalui Capital Rationing (CR) dengan menggunakan rangking index dari semua methode. Pastinya semua sudah dilakukan sebelum investasi tersebut diputuskan untuk dilaksanakan.

Disisi lain apakah dengan dibangunnya Jalan tol tersebut sudah mampu memberikan pengaruh peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pembangunan jalan tol yang cukup panjang tersebut, tentu harus dikaji lebih cermat dan mendalam.

Kesimpulan

– Dari berbagai uraian sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka disimpulkan bahwa penambahan utang tidak menjadi masalah (no problem) sepanjang pemanfaatannya mampu menghasilkan return yang menguntungkan  dari sisi finansial dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi.

– Agar penggunaan pinjaman untuk investasi jalan tol misalnya diperlukan suatu analisis yang lengkap dari semua aspek sehingga dapat digunakan sebagai daya tarik investor yang akan mendanai proyek tersebut.

– Terjadi suatu peningkatan pembangunan jalan tol yang cukup besar sejak 2014 yaitu  821 km menjadi 1.569 km sedangkan jalan tol yang direncanakan terbangun keseluruhan adalah 1.900 km. Inikah yang menjadi bagian dari keberhasilan Presiden Joko Widodo?

– Pengoperasian terhadap jalan tol yang terbangun dilihat dari efektifitas penggunaannya memang sebagian sudah ramai terutama untuk daerah di Pulau Jawa dan sebagian masih sepi untuk wilayah diluar Pulau Jawa.

Semoga dengan pembangunan jalan tol yang cukup spektakuler ini betul-betul tidak saja meningkatkan akses antar daerah dan pemerataan pembangunan akan tetapi secara nyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat memperoleh manfaat dalam hal pemenuhan kebutuhannya, yaitu harga menjadi stabil, distribusi barang dan jasa menjadi cepat dan terjadi pemerataan. (09052022). [jbm]

Pos terkait