PKH Salah Satu Cara Menurunkan Angka Kemiskinan di Aceh

Foto Dok. Penulis

Oleh: Mizar Liyanda

Koordinator Wilayah PKH Aceh 1

Bacaan Lainnya

Sangat menggelitik di pikiran kita saat mendengar informasi dari BPS bahwa persentase penduduk miskin Aceh pada September 2020 sebesar 15,43 persen, naik 0,44 poin dibanding Maret 2020 sebesar 14,99 persen, Aceh kembali “meraih” peringkat pertama kemiskinan di Sumatera (Profil Kemiskinan Di Aceh, BPS Aceh 2021). Meski dengan suasana yang kita rasakan saat ini baik di kota maupun di desa jarang kita temukan masyarakat dengan kondisi melarat di bumi Serambi Mekkah ini. Jumlah sepeda motor baru bahkan mobil baru masih cukup banyak beredar di sejumlah jalan raya bahkan sampai ke pelosok desa di Aceh.

Tentu, BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai lembaga yang memiliki otoritas publikasi data kemiskinan di Aceh dengan metode analisis dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah. Salah satunya dengan melihat nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkalori per kapita per hari). Namun jika kita mengacu pada 14 indikator kemiskinan menurut BPS, tidak relevan diterapkan di Aceh karena kondisi yang berbeda antara pulau Jawa dan Sumatera.

Penulis berpendapat bahwa kemiskinan di Aceh benar adanya, namun tidak separah provinsi lain. Tipikal kemiskinan di daerah cenderung ke arah kemiskinan turun menurun. Jika orang tua miskin maka anak-anaknya juga ikut merasakan kondisi yang sama sampai mereka dewasa. Yang penting anak-anak miskin jangan mewariskan kemiskinan orangtua mereka. Kemiskinan jangan sampai turun-temurun (Nazamuddin, Serambi Indonesia, 20/02/2021).

Kemiskinan di Aceh menurut amatan penulis ikut dipengaruhi oleh melimpahnya bantuan yang diterima masyarakat Aceh pasca gempa dan tsunami. Sehingga pola pikir (mindset) menunggu bantuan “preh bantuan” menjadi melekat di masyarakat dan membuat masyarakat menjadi malas.   Saat itu, membersihkan rumah sendiri pun mendapatkan honor (cash for work) apalagi ikut membersihkan rumah orang lain. Termasuk juga banyaknya NGO yang memberikan bantuan rumah, dengan berbekal selembar KK jika kita memiliki beberapa petak tanah maka kita bisa mendapatkan bantuan rumah 1 sampai 3 unit dari NGO yang berbeda, nah…

Program Keluarga Harapan

Aceh dengan dana otonomi khusus seharusnya lebih mudah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Dengan anggaran yang melimpah ruah dari pemerintah pusat, jika pemerintah daerah serius maka angka kemiskinan sangat mungkin ditekan bahkan lebih rendah dari provinsi lain. Kita bisa merefleksikan sejenak bagaimana pada zaman dahulu Sultan Iskandar Muda mampu mensejahterakan masyarakat aceh dengan berbagai potensi di darat maupun di laut bahkan ikut menyumbang untuk Indonesia.

Pemerintah pusat melalui berbagai program nasional juga ikut membantu daerah khususnya Aceh dalam urusan kemiskinan. Salah satunya dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Sejak 2008 program ini sudah ada di Aceh pada 3 kabupaten dan kota yaitu Aceh Jaya, Pidie dan Lhokseumawe. Baru pada tahun 2013, PKH hadir di seluruh kabupaten dan kota.

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang mempunyai tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM), mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Data awal peserta PKH diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dihasilkan oleh Musyawarah Desa, kemudian di-update oleh Dinas Sosial Kabupaten dan Kota ke Kementerian Sosial RI secara berkala, 4 kali dalam setahun. Masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS jika memiliki komponen Pendidikan (SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat) dan komponen Kesehatan (bu hamil dan balita) serta komponen Kesejahteraan Sosial (lanjut usia dan disabilitas berat) dapat masuk pada data awal calon peserta PKH. Ingat ya,, masih sebagai calon, bukan langsung menjadi peserta.

Realita di lapangan ditemukan bahwa kondisi DTKS kita belumlah akurat, masih juga ditemukan masyarakat mampu masuk dalam data masyarakat miskin. Padahal pemerintah sudah mengamanatkan agar perbaikan DTKS dilakukan secara kontinyu. Konon Kepala Desa ada yang tidak berani melakukan updating DTKS karena takut diprotes oleh warga, apalagi jika sudah dekat dengan pilkades. Miris dengan alasan tersebut karena sebenarnya Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan babinsa dan bhabinkamtibmas untuk kondisi tersebut. Informasi pada aplikasi SIKS-Dataku, tahun 2020 belum ada Kabupaten dan Kota di Aceh yang masuk dalam 10 besar daerah yang paling bagus dalam updating data SIKS-NG. Jadi apakah seperti ini gambaran data kemiskinan di Aceh…?

Data awal calon peserta PKH akan di validasi terlebih dahulu oleh pendamping sosial PKH, kemudian hasilnya dikirimkan ke Kementerian Sosial RI. Jika memenuhi persyaratan maka menjadi peserta atau eligible namun jika tidak memenuhi syarat maka tidak menjadi peserta atau non eligible. Peserta PKH ditetapkan dalam Surat Keputusan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial RI.

Setelah menjadi peserta maka KPM akan menerima bantuan sosial (bansos) non tunai yang ditransfer ke rekening bansos PKH. Jumlah bansos yang diterima per tahun yang disalurkan dalam 4 tahap sesuai kategori yaitu ibu hamil/nifas Rp 3.000.000, anak usia 0-6 tahun Rp 3.000.000, SD/sederajat Rp 900.000, SMP/sederajat Rp 1.500.000, SMA/sederajat Rp 2.000.000, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia masing-masing Rp 2.400.000, (Indeks dan Faktor Penimbang Bansos PKH, 2021).  Peserta PKH menggunakan kartu ATM debit merah putih yang disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mengambil bansos di gerai ATM maupun agen bank. Penyaluran PKH dengan menggunakan KKS ini juga untuk mengenalkan masyarakat pada layanan perbankan dan menghindari pemotongan bansos.

Pendamping Sosial PKH Bukan Hanya Petugas Pencatat

Peserta PKH selain menerima bansos juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang sudah dijadwalkan oleh pendamping sosial PKH setiap bulannya. Dalam P2K2 pendamping sosial PKH memberikan materi-materi yang dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan KPM untuk berusaha secara mandiri seperti pendidikan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan & gizi dan kesejahteraan sosial. Selain itu peserta PKH juga wajib memeriksakan kehamilannya dan kesehatan balita sesuai protokol kesehatan serta bagi anak-anak yang bersekolah wajib hadir di kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Jika peserta PKH tidak memenuhi kewajiban maka mereka akan diberikan sanksi yaitu penundaan bansos. Semua itu menjadi tugas dari pendamping sosial PKH untuk memastikan peserta PKH memenuhi kewajibannya. Jadi, pendamping sosial PKH bukan hanya mencatat, namun ikut mendampingi.  Tidak mudah kan menjadi pendamping PKH….

Data kemiskinan sifatnya sangat dinamis, hari ini seseorang dapat dikatakan miskin, namun esoknya belum tentu. Bisa jadi besok dia mendapat warisan atau lulus PNS atau diterima bekerja di perusahaan, tentu akan mengubah nasibnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang kaya hari ini juga dapat menjadi miskin keesokan harinya dengan berbagai penyebab. Pendamping sosial PKH melakukan pemutakhiran data setiap saat yang difinalkan pada 3 bulan sekali untuk persiapan penyaluran bantuan. Penulis pernah mendapatkan laporan data PKH ada yang mampu dan kaya, hal ini mungkin saja terjadi karena faktor diatas, namun dapat dipastikan jika laporan tersebut benar maka pendamping PKH segera mengeluarkan peserta tersebut dari kepesertaan PKH setelah dilakukan kroscek terlebih dahulu terhadap kebenaran laporan tersebut.

Aceh dan PKH

Pemerintah Aceh sebenarnya diuntungkan dengan adanya PKH. Saat ini 254.297 keluarga miskin di Aceh menjadi peserta PKH (data tahap I tahun 2021). Katakanlah jika dalam 1 keluarga rata-rata terdapat 3 anggota keluarga, maka jumlah masyarakat Aceh saat ini yang menerima PKH sejumlah 762.891 orang. Artinya jika jumlah masyarakat Aceh 5.274.871 orang (BPS, Aceh Dalam Angka, 2021), maka sebanyak 14,5% penduduk aceh sudah mendapatkan bansos PKH. Menurut BPS, bantuan sosial pusat relatif berjalan baik sehingga kemiskinan tidak begitu parah.

Dalam tujuannya menurunkan angka kemiskinan di Aceh, SDM PKH Aceh telah meng-graduasi (KPM keluar dari kepesertaan PKH), mengubah pola pikir dan menumbuhkan kemampuan berwirausaha pada peserta PKH. Sesuai data tahap I tahun 2020  peserta PKH Aceh berjumlah 268.826 keluarga sedangkan pada tahap IV tahun 2020 berjumlah 263.831. SDM PKH berhasil meng-graduasi 4.995 peserta PKH, capaian ini bukanlah hal yang mudah, namun dilakukan dengan penuh tantangan oleh SDM PKH.

PKH selain memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Aceh juga berperan dalam membuka lapangan kerja. Saat ini 1.284 putra (i) Aceh menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana PKH dibawah Kementerian Sosial RI yang ditempatkan di provinsi maupun kabupaten dan kota.

Di akhir catatan, penulis ingin memberikan sumbang saran kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan terobosan mempercepat penurunan angka kemiskinan, diantaranya (1). Melaksanakan dengan sepenuhnya qanun no. 11  tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial, (2). Berperan aktif dan tegas dalam mengawal perbaikan data DTKS di kabupaten dan kota sehingga data yang dihasilkan akurat, (3) mendukung program-program nasional pengentasan kemiskinan seperti PKH dan mengadopsi program serupa (contoh PKH Plus Aceh) agar masyarakat yang tidak mendapatkan PKH dapat dibantu dengan program PKH Plus dari APBA dan APBK, (4) Menekan angka anak putus sekolah dengan memberikan beasiswa agar anak-anak dari keluarga miskin dapat kuliah dan mengubah kehidupan pada generasi berikutnya, (5) Membuka lapangan kerja dan unit-unit usaha produktif agar masyarakat dapat berkembang secara mandiri dan (6) Dukungan dan penguatan di sektor pertanian dan perkebunan bagi masyarakat miskin.

Isu kemiskinan harusnya terus diperhatikan setiap saat, semoga tidak hanya seksi pada musim pemilu saja.

Wallahualam Bissawab… []

Pos terkait