Karyadi el-Mahfudz
DPC Sarbumusi Kab.Bekasi
Dunia perburuhan harus mendapatkan perhatian serius oleh semua level pemangku kebijakan ditengah pandemi covid-19 yang entah sampai kapan berakhir, dimana ancaman PHK menghantui para buruh, belum lagi undang-undang ominibus law yang sudah diketuk palu oleh DPR yang menuai pro kontra sampai dengan detik ini.
Lalu bagaimana peran Sarikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) yang merupakan organisasi profesi yang didirikan pada tanggal 19 Shafar 1375 H. bertepatan dengan tanggal 27 September 1955, di pabrik Gula Tulangan Sidoarjo Jawa Timur. Dan sampai tahun 1973. SARBUMUSI sebagai organisasi serikat buruh yang besar, meski pasang surut ketika di era orba sempat membayangi eksistensinya untuk tetap mengawal para buruh yang berciri khas ahlu sunnah wal jamaah.
Sarbumusi kian menata Basis Keanggotaannya di level Cabang atau Kabupaten / Kota dengan pernak-pernik proses pencatatannya. Ini pun berpengaruh pada proses pemilihan DPW Provinsi Jawa Barat yang di hadiri oleh 11 DPC rekomendasi dari DPP melalui Tim Carateker percepatan Kepengurusan DPW, mengingat Jawa Barat terdapat total 27 Kabupaten / Kota adalah sebuah tanggung jawab yang tidak mudah untuk mengibarkan bendera sarbumusi di bumi tatar pasundan.
Ini tantangan internal DPW Jawa Barat yang pada hari Jum’at 23 Oktober 2020 pukul 19.30 dibuka serta dilanjutkan sidang pembahasan tata tertib yang sempat alot dan hujan interupsi oleh sahabat-sahabat DPC, namun semua bisa dikendalikan oleh pimpinan sidang sahabat Dalail dari jajaran DPP Sarbumusi.
Sampai pada Sabtu dini hari tanggal 24 Oktober 2020 pukul 01.30 WIB forum berhasil melakukan proses pemilihan kandidat dari 6 DPC yang telah lengkap memiliki Basis, DPC Karawang, Bandung Barat, Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur dan Indramayu. Maka muncullah suara terbanyak sahabat Nur Yatim dari DPC Sarbumusi Kabupaten Cianjur, untuk menahkodai DPW Sarbumusi Provinsi Jawa Barat, pemilihan dibawah pimpinan sidang Bapak Eko Darwanto yang juga Sekjen DPP Sarbumusi bahkan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini dibilang sukses dan khidmat.
Tantangan eksternal tentu sudah tergambar jelas bahwa pengaruh Covid-19 serta omnibus law akan tetap membayangi langkah DPW Jawa Barat dalam menentukan arah kebijakannya periode 2020-2025, sinergi antar steakholder menjadi prasyarat yang jangan sampai diabaikan untuk menemukan kejayaan bagi sahabat buruh. Apalagi di era industri 4.0 buruh harus benar-benar meningkatkan kompetensi personal serta kehadiran Pengurus di semua level, yang betul-betul mengayomi dan mengabdikan diri untuk mengawal sahabat buruh agar mendapatkan upah serta hak-haknya ketika di usia senja, harapan itu masih ada selama kita mau berbuat dan berikhtiar tanpa batas, bukan ?
