Wakil Wali Kota Beri Surat Imbauan Pembayaran Pajak ke Cibubur Junction

Foto Dokumentasi

Barometernews.id | Jakarta, – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Hendra Hidayat, memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada mal Cibubur Junction, lantai 2 Management Office Cibubur Junction, Senin (21/12).

Adapun mal Cibubur Junction dengan atas nama PD Sarana Jaya Cibubur Utama memiliki kekurangan pembayaran pajak PBB sebesar Rp1.051.503.386,- yang harus dibayar kepada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Bacaan Lainnya

Atas dasar hal itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mendatangi Management Office Cibubur Junction pada hari ini yang didampingi oleh Perwakilan Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Carlos, Camat Ciracas, Mamad, Lurah Cibubur, Sapto Tjahjadi, dan Kepala UPPPD Ciracas, Muhammad Purika.

“Kami sangat mengapresiasi dan bersyukur, niat baik dari pengelola mal Cibubur Junction bersedia segera melunasi pembayaran pajak tahun 2020. Untuk perlu diketahui bahwa Cibubur Junction selama ini tidak pernah telat membayar pajak, tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 menjadi agak tersendat,” Jelas Hendra.

Ia menjelaskan, dalam hal pembayaran pajak ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Tahun Pajak 2020 yang Disahkan Pada 11 Desember 2020. Maka dari itu, dalam pembayaran pajak mendapatkan keringanan pajak sebesar 20 persen, dan akan dilakukan penghapusan sanksi administrasinya.

“Semoga dari dikeluarkan Pergub tersebut dapat meringankan bagi para Wajib Pajak untuk segera melunasi pembayaran pajaknya, dan sekali lagi saya mengapresiasi apa yang dilakukan niat baik dari Cibubur Junction akan segera melunasi pembayaran pajak esok hari,” Jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Timur, Johari, mengatakan, pembayaran PBB terhutang tahun 2020 sebesar Rp 13.083.340.248 dari total 10 wajib pajak. Johari menyebutkan, terdapat 2 wilayah dengan tunggakan wajib pajak tertinggi di Jakarta Timur yaitu Wilayah Kecamatan Cakung (3 wajib pajak) dengan Rp3 miliar dan Kecamatan Jatinegara (2 wajib pajak) dengan Rp 2 miliar lebih.

“Semoga apa yang dilakukan hari ini dapat membuat para wajib pajak untuk membayar tunggakannya,” Ujar Johari.

Ia kembali mengingatkan, adanya keringanan dalam pembayaran pajak dengan penghapusan denda sanksi administrasi 20 persen selama pandemi COVID-19.

“Tentunya ini agar mempermudah wajib pajak untuk membayar sampai dengan batas tempo 30 Desember 2020,” Tambahnya. [Kominfotik JT/JS]

Pos terkait