Barometernews.id | Blangpidie, – SDM PKH (Korkab/APD/Pendamping PKH Abdya gelar audiensi/rapat dengar pendapat bersama seluruh Anggota Legislatif khususnya komisi D Bidang sosial, turut hadir dari ketua komisi D sdr. Ikhsan, sekaligus membuka acara kegiatan rapat secara resmi, anggota Komisi D bidang sosial, juga tampak hadir, Ketua Komisi B Bpk. H. Munir H. Ubit, anggota komisi B Bpk. Syarkawi, anggota komisi A Sdr. Julinardi, tim Banggar (badan anggaran) DPRK Abdya, Sdr. Agusri Samhadi, Anton sumarno juga Hamdani JB,
tak terlepas Kepala SKPK selaku lembaga Eksekutif Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang tampak begitu antusias dan mengikuti kegiatan rapat dari awal hingga selesai, baik dari Dinas Sosial Ikhwansyah dan Kepala Bappeda Kab Aceh Barat Daya, Firmansyah, ST yang berlangsung diruang rapat Kantor DPRK Kab. Aceh Barat Daya, Senin (10/02).
Secara terpisah Korkab PKH Abdya, Indra Pratama, mengapreasi atas kegiatan audiensi yang diselenggarakan oleh panitia Sekretariat Dewan, Ketua dan seluruh anggota legislatif Komisi D, Ketua DPRK Abdya Nurdianto, SE yang merespon surat audiensi kami dan berkenan melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat bersama seluruh SDM PKH Abdya pada hari ini.
“Terima kasih banyak atas tanggapan positif baik dari pihak Legislatif juga Eksekutif dalam menyikapi persoalan para SDM PKH Abdya dilapangan, juga berterima kasih atas segala bentuk masukan yang sifatnya membangun,
Semoga dengan kegiatan seperti ini, bukan hanya kali ini saja, berharap akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya, baik dalam format capaian maupun evaluasi pelaksanaan kegiatan,
dengan harapan, mampu menghasilkan sebuah point-point penting dalam menyikapi segala bentuk persoalan maupun permasalahan yg ada dilapangan, khususnya permasalahan yang langsung dialami oleh para pendamping pkh dilapangan,
selain sinergisitas program dalam penurunan angka kemiskinan (ketimpangan sosial) yang ada di daerah, yang bisa diintervensikan langsung kepada seluruh para kpm pkh, agar bisa meningkatkan pendapatan juga mendorong perekonomian keluarga menjadi lebih baik,
sehingga terlepas dari status “miskin/tidak mampu”, termasuk juga faktor pendukung lainnya adalah kesejahteraan para petugas pkh baik dari korkab, pendamping dan APD, baik dalam bentuk dukungan operasional kerja,
maupun media pendukung lainnya seperti sarana maupun prasarana dalam bekerja dilapangan, sehingga harapan dan tujuan pemerintah pusat dalam targeting penurunan angka kemiskinan di daerah bisa semakin lebih efektif dan lebih optimal” tandas Indra Pratama. (Red/Miz)
